Report Pemantauan Kampanye KISP: Zulhas Hadiri Senam Indonesia Maju di Sleman

Reporter: Ahsan Taqwim


Sleman – Relawan Bergerak 1912, yang merupakan Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Gibran menghelat kampanye terbuka bertajuk “Senam Indonesia Maju” di lapangan Pandowoharjo, Sawahan, Sleman, DIY, pada hari Sabtu (27/1/2024). Konsep kampanye tersebut adalah senam massal pagi dimulai pukul 06.00 WIB mengundang partisipasi sekitar 5.000 warga Sleman dan sekitarnya. Turut hadir pula anggota tim relawan Bergerak 1912 DIY, Sri Purnomo (Caleg DPR RI PAN), Suharwanta (Ketua DPW PAN DIY), Dzulfikar Tawalla (PP Pemuda Muhammadiyah), serta beberapa tokoh masyarakat lainnya.

Kendati kampanye terbuka ini adalah bagian dari agenda paslon nomor urut dua, namun Prabowo maupun Gibran tidak turut serta dalam kegiatan tersebut. Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Perdagangan RI sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional dan Tim Kampanye Nasional, Zulkifli Hasan atau yang akrab disapa Zulhas, hadir mewakili. Pasca-senam bersama, dilanjutkan dengan orasi politik yang disampaikan oleh Zulhas. Dalam orasinya, Zulhas mengangkat beberapa poin, termasuk tawaran program dari paslon nomor 2, seperti pemberian makan siang dan susu gratis untuk anak-anak.

Prabowo-Gibran memberikan program makan siang gratis untuk anak – anak sekolah, telur sama daging, dan di kasih minum susu buat anak – anak sekolah, bukan buat bapak – bapak, karna bapak – bapak sudah punya susu masing – masing,” terang Zulhas.

Zulhas juga menyampaikan komitmen bahwa pasangan calon Prabowo-Gibran bersama tim Koalisi Indonesia Maju akan melanjutkan program-program Presiden Joko Widodo seperti bantuan sosial, IKN, bantuan KIS dan KIP.

“Karena pak Jokowi telah membangun bangsa Indonesia dimana – mana, tol dimana – mana, bandara di bangun, IKN dibangun, masyarakat diberi bantuan Bansos, bantuan KIS, KIP, bantuan langsung tunai, maka berhenti apa lanjut?? Pokoknya pembangunan harus kita lanjutkan, setuju?,” tutur Zulhas.

Zulhas menekankan bahwa pemilu merupakan pesta demokrasi, sehingga paslon nomor dua harus menyikapi dengan gembira dan Zulhas juga menyampaikan paslon Prabowo-Gibran optimis menang satu putaran.

“Ini namanya pesta, karena pesta maka kita bergembira, kita hiburan, kita joget, kita sambut Pemilu ini, Prabowo Gibran satu Putaran. Setuju? Pokoknya pembangunan harus kita lanjutkan, setuju? Prabowo Gibran siap satu putaran. Kita Pendukung Prabowo Gibran tidak menjelek-jelekkan orang lain tidak menjelek – jelekan paslon lain,” sambung Zulhas.

Kemudian, setelah orasi politik oleh Zulhas, acara kampanye terbuka paslon nomor urut dua tersebut dilanjutkan dengan pembagian doorprize dan hiburan-hiburan. Menariknya, hadiah doorprize yang dibagikan merupakan barang atau pemberian yang fantastis seperti paket umroh, motor listrik, jam tangan, sepeda, paket elektronik dan lain-lain. Kemudian dilanjutkan dengan penampilan musik oleh Tri Suaka (Musisi Yogyakarta). Acara kampanye terbuka paslon nomor urut dua dengan tema “Senam Indonesia Maju” tersebut berjalan dan selesai dengan tertib dan acara selesai sekitar pukul 09.30 WIB.

Catatan Pemantauan KISP: Potensi Penyalahgunaan Fasilitas Negara, hingga Ketegasan Aturan terkait Doorprize

Pemantauan oleh Komite Independen Pemantau Pemilu (KISP) terhadap kehadiran Menteri Perdagangan RI, Zulkifli Hasan, dalam kegiatan kampanye terbuka Pasangan Calon Prabowo-Gibran pada Sabtu (27/1/2024), menimbulkan kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye politik Pemilu 2024. Meskipun Prabowo atau Gibran tidak turut serta dalam kampanye tersebut, kehadiran Zulhas sebagai Menteri yang masih menjabat dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional, serta Tim Pemenangan Pasangan Capres-Cawapres 02, mengundang perhatian.

Dalam orasi politiknya, Zulkifli Hasan memberikan tawaran program dari paslon nomor urut dua, mengemukakan rencana pemberian makan siang dan susu gratis untuk anak-anak sekolah. KISP mencatat bahwa kehadiran seorang menteri pada acara kampanye dapat memunculkan potensi penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik tertentu.

Penting untuk dicatat bahwa pemilu adalah pesta demokrasi yang seharusnya dijalankan secara adil dan transparan. Namun, kehadiran seorang menteri aktif dalam kampanye terbuka dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam akses dan penggunaan fasilitas negara.

Selain itu, adanya doorprize dengan nominal yang fantastis seperti paket umroh dan barang-barang lainnya juga menjadi hal yang patut disoroti. Meskipun, ketegasan aturan terkait pemberian doorprize dalam kegiatan kampanye masih simpang siur, akan tetapi di UU Pemilu 7 Tahun 2017 Pasal 280 Ayat 1 khususnya pada huruf J berbunyi; “Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.”

Begitupun dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 15 tahun 2023, juga diatur bahwa para calon presiden dan wakil presiden yang menjadi peserta Pilpres 2024 boleh membagikan bahan kampanye kepada masyarakat. Bahan kampanye bisa dalam bentuk berbagai jenis barang. Setiap bahan kampanye yang dipasang atau dibagikan kepada masyarakat ada batasan nominalnya jika diuangkan, yakni maksimal bernilai Rp100 ribu.

Dalam hal ini, KISP mendesak dan mendorong Bawaslu untuk memperjelas dan mempertegas terkait penegakkan aturan tersebut.

Pemantauan ini memperkuat kebutuhan untuk mengawasi ketat partisipasi pejabat negara dalam kegiatan kampanye guna memastikan bahwa pemilu berlangsung dalam lingkungan yang seimbang dan demokratis. Potensi penyalahgunaan fasilitas negara untuk kampanye politik, serta pemberian materi terhadap peserta kampanye dapat merusak integritas pemilu dan perlu diatasi dengan tindakan preventif dan penegakan hukum yang tegas oleh Bawaslu.

PERS RILIS KISP: DORONG TRANSPARANSI KPU DAN PERINGATAN POTENSI DELEGITIMASI PEMILU TERKAIT POLEMIK VIRAL-NYA ISU ‘KPPS’ DI DIY

Yogyakarta – Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) memberikan sorotan terhadap polemik viral-nya isu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Daerah Istimewa Yogyakarta terkait transparansi dan akuntabilitas anggaran oleh KPU.

Sebagai lembaga independen yang peduli terhadap integritas Pemilu, KISP akan terus memantau dan mengadvokasi transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap penyelenggaraan Pemilu. Kami berharap agar kejadian serupa tidak terulang dan Pemilu dapat berjalan dengan adil, transparan, dan akuntabel.

Yogyakarta, 28 Januari 2024

Hormat Kami,

Muhammad Iqbal Khatami, S.I.Kom, MA. (Manager Pemantau Pemilu 2024 KISP)

Narahubung: 081227252121 (Iqbal)

PERS RILIS KISP – MEMPERTANYAKAN SIKAP KENEGARAWAN PRESIDEN JOKOWI DAN POTENSI TERJADINYA PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN DALAM PEMILU 2024

“Pernyataan Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa Presiden dan Menteri boleh kampanye dan berpihak di Pemilu 2024, terkesan tidak bijak. Ini menunjukkan bahwa sikap kenegarawan Presiden Jokowi patut dipertanyakan, karena berpotensi menciderai kualitas pemilu, serta berpotensi mengarahkan kecurangan pemilu yang berdampak pada ketidakpercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu.”

Download Rilis di Link Berikut:

Rilis Pemantauan KISP – Polemik Dicabutnya Ijin Acara Desak Anies dan Pemantauan Isi Gagasan Anies untuk Pendidikan

Foto: Dokumentasi KISP

Reporter Pemantau Lapangan: Dimas Adi Nugroho

Anies Baswedan Calon Presiden urut 1 bertekad untuk benahi kualitas pendidikan di Indonesia. Hal itu ia sampaikan pada acara Desak Anies yang diselenggarakan di Rocket Convention Hall pada Selasa (23/1). Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) melakukan kegiatan pemantauan lapangan pada kampanye calon pasangan nomor urut 1 yang sedang menyelenggarakan kegiatan kampanye di Daerah Istimewa Yogyakarta, setelah sebelumnya mengadakan kampanye akbar di Bantul dan berlanjut acara Desak Anies di Sleman.

Ijin Tempat Acara Sempat Dicabut

Sebelumnya, agenda Desak Anies rencananya akan diselenggarakan di Museum Diponegoro Sasana Wiratama, Yogyakarta. Namun, menurut keterangan Anies Baswedan, ijin penggunaan tempat tersebut tiba-tiba dicabut.

Anies menyatakan bahwa pencabutan izin tersebut terjadi ketika timnya sedang dalam proses persiapan acara, meskipun sebelumnya izin telah diperoleh.

“Jadi sudah dapat surat izin dari pengelola, sound lagi dipasang tapi di tengah-tengah proses persiapan buat besok, ditelepon, izin dicabut,” terang Anies dikutip dari Mudabicara.id

Dikutip dari pemberitaan di beberapa media, Pengelola Museum Diponegoro beralasan tempat itu harus netral karena dikelola TNI. Namun, Panitia Acara berujar sebelumnya izin sudah diberikan karena ada kesepakatan bahwa tidak ada atribut kampanye atau embel-embel partai dalam acara Desak Anies.

Pencabutan ijin tempat acara ini menjadi catatan pemantauan KISP. Dimana mengingat izin seharusnya bisa diberikan sekaligus memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara acara. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan mengenai alasan yang mendasari pencabutan izin, yang tampaknya tidak selaras dengan keterbukaan yang diharapkan dari pengelola tempat acara. Alasan yang disampaikan oleh Pengelola Museum Diponegoro, yaitu netralitas karena dikelola oleh TNI, menambah kompleksitas situasi ini di tengah publik. Pertanyaan muncul mengenai konsistensi pihak pengelola dalam memberikan izin awalnya dan kemudian mencabutnya.

Keseluruhan insiden ini menggarisbawahi pentingnya transparansi, konsistensi, dan komunikasi yang baik dalam pengelolaan izin acara, terutama dalam konteks kegiatan politik. Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang jelas dan konsisten terkait alasan pencabutan izin sehingga dapat memahami keputusan tersebut secara lebih baik. Sehingga tidak berdampak pada kesalahpahaman dan konflik di tengah masyarakat.

Terjadi Pelecehan Verbal oleh Penampil Standup Comedy

Pada awal acara, terdapat pelecehan verbal yang diungkapkan oleh Felixius Seda, penampil Standup Comedy pada agenda Desak Anies yang menimbulkan kegelisahan dan kemarahan penonton. Kejadian ini telah dikonfirmasi dalam postingan klarifikasi di Instagram @ubahbareng selaku panitia penyelenggara.

Pelecehan secara verbal tersebut diungkapkan oleh Felixius Seda kepada Najwa Shihab yang turut hadir dalam agenda tersebut sebagai jurnalis. Sebagai pemantau, kami sangat menyayangkan terjadinya pelecehan verbal dan objektifikasi terhadap perempuan secara impromptu tersebut dihadapan ribuan hadirin yang hadir offline maupun melalui live streaming.

Kejadian ini harus menjadi warning untuk agenda kampanye selanjutnya untuk mengedepankan rasa aman dan nyaman khususnya terhadap perempuan.

https://www.instagram.com/p/C2cXxeNJ5bi/
Klarifikasi Penyelenggara Acara terkait kasus pelecehan verbal

Pemantauan Isi Agenda Desak Anies

Dalam penyampaian di acara tersebut Anies menilai, permasalahan utama dalam dunia pendidikan di Indonesia adalah kesejahteraan guru. Menurutnya, kesejahteraan guru menjadi hambatan besar bagi perkembangan kualitas pendidikan karena pendapatan guru honorer yang rendah. Akibatnya, para guru tidak fokus mengajar di kelas dan cenderung berfikir mencari pendapatan sampingan. Merespon hal tersebut, Calon Presiden nomor urut 1 ini berkomitmen untuk mengangkat status guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Saat ini ada 705.000 guru honorer yang belum diangkat, dan ini harus kita lakukan peningkatan status menjadi PPPK. Kita perlu melakukan komitmen fiskal, kita ingin pembangunan manusia menjadi prioritas,” terang Anies.

Permasalahan lainnya terkait pendidikan adalah sistem zonasi dan kurikulum. Sistem zonasi sekolah dan perubahan kurikulum menjadi permasalahan yang terus berulang setiap tahun. Kedua permasalahan tersebut kerap membuat siswa, orang tua dan guru pusing. Merespon permasalahan zonasi, Anies berkomitmen untuk menyamaratakan jumlah bangku SD, SMP hingga SMA. Menurutnya timpangnya ketersediaan bangku tersebut menjadi akar utama masalah ketimpangan kualitas pendidikan.

Anies juga menilai perlunya melibatkan swasta dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru, tawaran tersebut menurutnya dapat memecah kebuntuan agar opsi pilihan sekolah semakin banyak. Sedangkan dalam merespon persoalan kurikulum, dirinya menawarkan solusi peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah. Hal ini dilakukan agar perubahan kurikulum yang terus-menerus tidak perlu dilakukan.

”Zonasi itu gejala yang akar masalahnya adalah jumlah (Bangku) dan kualitas sekolah tidak setara. Kita perlu menambah jumlah bangku SD, SMP, SMA secara merata dan melibatkan swasta dalam PPDB. Kita tidak berminat untuk mengotak-atik kurikulum, maka solusinya adalah tingkatkan kompetensi guru dan kepala sekolah agar (Mereka) dapat berkembang,” urai Anies.

Dalam kegiatan tersebut Anies juga menyinggung pentingnya meningkatkan skor Program Assesment for International Student (PISA). Skor Pisa sendiri meliputi kemampuan numerik, literasi dan sains. Menurut Anies, skor PISA Indonesia tidak terlalu buruk namun harus terus ditingkatkan. Untuk menjawab persoalan ini ia menguraikan pentingnya melibatkan kompetensi orang tua, siswa, guru hingga kepala sekolah. Menurutnya, pelibatan orang tua dalam proses tersebut menjadi sangat penting. Pasalnya orang tua adalah pendidik utama bagi anak-anak.

Pada lawatannya ke Kota Pelajar, Anies Baswedan bertekad untuk menjadikan Yogyakarta sebagai ”Kancah Baur Budaya”. Menurutnya, identitas Yogyakarta tidak hanya sebatas sebuah kota pelajar, namun layaknya ekosistem budi pekerti, adat, budaya dan tata krama yang baik. Dalam kegiatan Desak Anies yang diselenggarakan Selasa siang (23/1), ia bertekad untuk menjadikan Yogyakarta sebagai bagian pembangunan 40 Kota Selevel Jakarta di Indonesia. Dengan aspek lokal dan keberagaman yang ada, Anies berencana untuk menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai wilayah yang memiliki ruang terbuka hijau, transportasi terintegrasi, pusat budaya dan kesenian, mengakselerasi pembangunan wilayah selatan, hingga pengelolaan sampah terpadu.

”Yogyakarta merupakan ekosistem budipekerti, adat budaya dan tata krama yang baik. Di sini tumbuh budaya hebat dan memiliki akar budaya yang dahsyat. Kam ibertekad untuk membangun Yogyakarta sebagai Kancah Baur Budaya (Lewat program tersebut),” tutup Anies

Laporan Awal Dana Kampanye Partai Politik Nasional Pemilu 2024

Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan laporan awal dana kampanye (LADK) dari 18 partai politik yang akan berpartisipasi dalam Pemilu 2024 tingkat nasional. Laporan tersebut mencakup rincian penerimaan dan pengeluaran dana kampanye oleh setiap partai politik yang ikut serta dalam Pemilu.

Dalam ketaatan terhadap ketentuan, LADK calon legislatif harus disampaikan bersamaan dengan LADK partai paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan kampanye, melalui rapat umum.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tercatat memiliki penerimaan tertinggi dengan total Rp183 miliar, sementara pengeluarannya mencapai Rp115 miliar. Sebaliknya, Partai Bulan Bintang (PBB) mencatat penerimaan terendah dengan nilai Rp301 juta dan pengeluaran sebesar Rp228 juta.

Menariknya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terlihat memiliki pengeluaran yang sangat minim, hanya sebesar Rp180 ribu, menjadikannya jauh lebih rendah dibandingkan dengan partai politik lainnya.