Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) bersama stakeholders terkait di Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan Diskusi Publik Hasil Pemantauan Pemilu “Relfeksi Penyelenggaraan Pemilu 2024”, yang dilaksanakan pada: Hari, tanggal : Rabu, 28 Februari 2024 Waktu : 10.00 WIB – Selesai
Disiarkan langsung melalui Saluran Youtube KISP ID
Adapun MATERI PAPARAN dapat didownload melalui tautan berikut! DOWNLOAD DISINI
Reporter: Alam Mahadika, S.IP
Menjelangnya akhir musim dingin, Empat hari sebelum pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia, pemilihan umum di Rusia yang dilaksanakan pada hari Sabtu 10 Februari 2024 di KBRI Moscow, menjadi salah satu alasan kuat tanggal tersebut merupakan hari libur pekerja, diaspora dan mahasiswa di Russia – Belarusia, sehingga, lebih banyak kesempatan pemilih untuk hadir di tempat pemungutan suara (TPS). Kelihatan, pemilihan kali ini sudah disiapkan begitu matang.
Jauh sebelum pelaksanaan pemilih panitia juga mempersiapkan informasi yang dibutuhkan, seperti website resmi, pesan media sosial dan sebagainya. Perwakilan diaspora seperti TKI dan pelajar Indonesia untuk membantu sosialisasi Langkah – Langkah untuk ikut mengikuti pemilu dan mengadakan pertemuan diberbagai wiliayah Federasi Russia untuk menjelaskan apa yang harus dibutuhkan untuk pendaftaran sebagai pemilih.
Melalui Pengiriman Pos
Besarnya wilayah Negara Federasi Russia dan tersebarnya juga WNI di berbagai wilayah sedikit sulit jika seluruh WNI di Federasi Russia didatangkan ke KBRI Moscow, nantinya akan memakan waktu dan anggaran yang banyak. Untuk memudahkan pemilih hingga akhirnya panitia memutuskan untuk mengirimkan surat suara melalui pos pada tanggal 3 hingga 11 Januari 2024 di berbagai kota Federasi Russia yang terdapat WNI nya.
Yang pertama pemilih mengambil surat suaranya di pos yang sudah ditentukan, kedua pemilih mengirimkannya kembali ke Moscow, terjadinya miss komunikasi ada beberapa WNI yang protes karena dana pengiriman surat suara menggunakan dana pribadi, akan tetapi setelah itu dana pribadi di kompensasi oleh panitia (PPLN).
Pada Hari H Pemilihan
Kondisi yang sangat kondusif terogranisir dengan sangat rapi, melihat beberapa dokumentasi dan pemilih yang langsung di KBRI Moscow. Terdapat kotak TPS diberbagai ruangan yang telah disediakan, lengkap dengan bilik kecil untuk menjaga privasi dari masing – masing pemilih.
Sesampainya di KBRI Moscow, pemilih diminta untuk menunjukan dokumen seperti passport kepada panitia setelah itu diarahkan ke sebuah ruangan yang berisi TPS, di dalam ruangan di ingatkan panitia untuk tidak membawa telepon genggam dan alat perekam lainnya ke bilik suara, kemudian pemilih tidak boleh membubuhkan tulisan dan catatan apapun pada surat suara serta yang paling penting pemilih tidak boleh mendokumentasikan hak pilihna di bilik suara. Seperti biasnya setelah memilih, pemilih di arahkan untuk mencelupkan salah satu jari ke dalam tinta. Agar seperti kelihatan sedang memilih di Indonesia. Kemudian pemungutan suara unntuk pemilih yang terdaftar DPTLN Moscow dimulai dari 16.00 – 18.00 waktu Moscow.
Terakhir berdasarkan daftar DPTLN jumlah pemilih di Federasi Rusia dan Belarusia terdata 1.170 WNI yang memang kebanyakan dari mereka adalah pelajar dan pekerja, jumlah tersebut tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan pemilih negara – negara di Eropa lain. Namun, untuk penghitungan suara akan di agendakan bersamaan dengan suara yang dikirim melalui pos dan diharapkan nantinya pentas demokrasi ini selalu berjalan secara kondisif dan tanpa hambatan.
Lusa setelah pemilihan, pada tepatnya tanggal 14 February 2024 pemilihan serentak seluruh Indonesia, KBRI Moscow menyelenggara perhitungan suara. Perhitungan suara juga dilakukan siaran langsung melalui media sosial agar dapat disaksikan oleh seluruh WNI di seluruh Federasi Russia. Hasil perhitungan suara di TPSLN KBRI Moscow, pasangan calon nomor urut 02 unggul dengan perolehan suara 166 atau 52,8%, diikuti pasngan calon nomor 03 sebanyak 77 suara 24,5% dan pasangan calon nomor urut 01 sebanyak 71 yakni 22,6% suara.
Yogyakarta – Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) berkolaborasi dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIPOL) Universitas Gadjah Mada dalam melakukan Pemantauan Pemilu 2024. Kerjasama ini diawali dengan konsolidasi KISP bersama seluruh relawan pemantau dari FISIPOL UGM, pada Jumat (9/10) di Gedung FISIPOL UGM.
Dari FISIPOL UGM turut hadir dosen sekaligus ketua Election Corner UGM, Abdul Gaffar Karim. Juga turut hadir Wakil Dekan FISIPOL UGM, Fina Itriyati. Dalam sambutannya, Abdul Gaffar Karim menyambut baik kolaborasi ini, menurutnya kerjasama ini dapat menunjang proses MBKM (Merdeka Belajar – Kampus Merdeka) yang diikuti oleh para mahasiswanya sebagai Pemantau Pemilu 2024.
“Tentu, kami sangat berterimakasih walaupun dengan persiapan pendek, KISP bersedia berkolaborasi dengan kami dan memfasilitasi 40 lebih mahasiswa untuk terjun di Pemilu besok,” ucap Gaffar.
Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) kembali adakan Konsolidasi Relawan Pemantau pada Sabtu (10/2) secara Daring. Pertemuan ini membahas petunjuk teknis dan instrumen pemantauan di Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara.
Khusus di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sendiri, KISP akan terjun di 5 Kabupaten dan Kota, khususnya menyasar kecamatan-kecamatan rawan.
Reporter: Ahsan Taqwim
Sleman – Relawan Bergerak 1912, yang merupakan Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Gibran menghelat kampanye terbuka bertajuk “Senam Indonesia Maju” di lapangan Pandowoharjo, Sawahan, Sleman, DIY, pada hari Sabtu (27/1/2024). Konsep kampanye tersebut adalah senam massal pagi dimulai pukul 06.00 WIB mengundang partisipasi sekitar 5.000 warga Sleman dan sekitarnya. Turut hadir pula anggota tim relawan Bergerak 1912 DIY, Sri Purnomo (Caleg DPR RI PAN), Suharwanta (Ketua DPW PAN DIY), Dzulfikar Tawalla (PP Pemuda Muhammadiyah), serta beberapa tokoh masyarakat lainnya.
Kendati kampanye terbuka ini adalah bagian dari agenda paslon nomor urut dua, namun Prabowo maupun Gibran tidak turut serta dalam kegiatan tersebut. Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Perdagangan RI sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional dan Tim Kampanye Nasional, Zulkifli Hasan atau yang akrab disapa Zulhas, hadir mewakili. Pasca-senam bersama, dilanjutkan dengan orasi politik yang disampaikan oleh Zulhas. Dalam orasinya, Zulhas mengangkat beberapa poin, termasuk tawaran program dari paslon nomor 2, seperti pemberian makan siang dan susu gratis untuk anak-anak.
“Prabowo-Gibran memberikan program makan siang gratis untuk anak – anak sekolah, telur sama daging, dan di kasih minum susu buat anak – anak sekolah, bukan buat bapak – bapak, karna bapak – bapak sudah punya susu masing – masing,” terang Zulhas.
Zulhas juga menyampaikan komitmen bahwa pasangan calon Prabowo-Gibran bersama tim Koalisi Indonesia Maju akan melanjutkan program-program Presiden Joko Widodo seperti bantuan sosial, IKN, bantuan KIS dan KIP.
“Karena pak Jokowi telah membangun bangsa Indonesia dimana – mana, tol dimana – mana, bandara di bangun, IKN dibangun, masyarakat diberi bantuan Bansos, bantuan KIS, KIP, bantuan langsung tunai, maka berhenti apa lanjut?? Pokoknya pembangunan harus kita lanjutkan, setuju?,” tutur Zulhas.
Zulhas menekankan bahwa pemilu merupakan pesta demokrasi, sehingga paslon nomor dua harus menyikapi dengan gembira dan Zulhas juga menyampaikan paslon Prabowo-Gibran optimis menang satu putaran.
“Ini namanya pesta, karena pesta maka kita bergembira, kita hiburan, kita joget, kita sambut Pemilu ini, Prabowo Gibran satu Putaran. Setuju? Pokoknya pembangunan harus kita lanjutkan, setuju? Prabowo Gibran siap satu putaran. Kita Pendukung Prabowo Gibran tidak menjelek-jelekkan orang lain tidak menjelek – jelekan paslon lain,” sambung Zulhas.
Kemudian, setelah orasi politik oleh Zulhas, acara kampanye terbuka paslon nomor urut dua tersebut dilanjutkan dengan pembagian doorprize dan hiburan-hiburan. Menariknya, hadiah doorprize yang dibagikan merupakan barang atau pemberian yang fantastis seperti paket umroh, motor listrik, jam tangan, sepeda, paket elektronik dan lain-lain. Kemudian dilanjutkan dengan penampilan musik oleh Tri Suaka (Musisi Yogyakarta). Acara kampanye terbuka paslon nomor urut dua dengan tema “Senam Indonesia Maju” tersebut berjalan dan selesai dengan tertib dan acara selesai sekitar pukul 09.30 WIB.
Catatan Pemantauan KISP: Potensi Penyalahgunaan Fasilitas Negara, hingga Ketegasan Aturan terkait Doorprize
Pemantauan oleh Komite Independen Pemantau Pemilu (KISP) terhadap kehadiran Menteri Perdagangan RI, Zulkifli Hasan, dalam kegiatan kampanye terbuka Pasangan Calon Prabowo-Gibran pada Sabtu (27/1/2024), menimbulkan kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye politik Pemilu 2024. Meskipun Prabowo atau Gibran tidak turut serta dalam kampanye tersebut, kehadiran Zulhas sebagai Menteri yang masih menjabat dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional, serta Tim Pemenangan Pasangan Capres-Cawapres 02, mengundang perhatian.
Dalam orasi politiknya, Zulkifli Hasan memberikan tawaran program dari paslon nomor urut dua, mengemukakan rencana pemberian makan siang dan susu gratis untuk anak-anak sekolah. KISP mencatat bahwa kehadiran seorang menteri pada acara kampanye dapat memunculkan potensi penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik tertentu.
Penting untuk dicatat bahwa pemilu adalah pesta demokrasi yang seharusnya dijalankan secara adil dan transparan. Namun, kehadiran seorang menteri aktif dalam kampanye terbuka dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam akses dan penggunaan fasilitas negara.
Selain itu, adanya doorprize dengan nominal yang fantastis seperti paket umroh dan barang-barang lainnya juga menjadi hal yang patut disoroti. Meskipun, ketegasan aturan terkait pemberian doorprize dalam kegiatan kampanye masih simpang siur, akan tetapi di UU Pemilu 7 Tahun 2017 Pasal 280 Ayat 1 khususnya pada huruf J berbunyi; “Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.”
Begitupun dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 15 tahun 2023, juga diatur bahwa para calon presiden dan wakil presiden yang menjadi peserta Pilpres 2024 boleh membagikan bahan kampanye kepada masyarakat. Bahan kampanye bisa dalam bentuk berbagai jenis barang. Setiap bahan kampanye yang dipasang atau dibagikan kepada masyarakat ada batasan nominalnya jika diuangkan, yakni maksimal bernilai Rp100 ribu.
Dalam hal ini, KISP mendesak dan mendorong Bawaslu untuk memperjelas dan mempertegas terkait penegakkan aturan tersebut.
Pemantauan ini memperkuat kebutuhan untuk mengawasi ketat partisipasi pejabat negara dalam kegiatan kampanye guna memastikan bahwa pemilu berlangsung dalam lingkungan yang seimbang dan demokratis. Potensi penyalahgunaan fasilitas negara untuk kampanye politik, serta pemberian materi terhadap peserta kampanye dapat merusak integritas pemilu dan perlu diatasi dengan tindakan preventif dan penegakan hukum yang tegas oleh Bawaslu.
Reporter Pemantau Lapangan: Dimas Adi Nugroho
Anies Baswedan Calon Presiden urut 1 bertekad untuk benahi kualitas pendidikan di Indonesia. Hal itu ia sampaikan pada acara Desak Anies yang diselenggarakan di Rocket Convention Hall pada Selasa (23/1). Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) melakukan kegiatan pemantauan lapangan pada kampanye calon pasangan nomor urut 1 yang sedang menyelenggarakan kegiatan kampanye di Daerah Istimewa Yogyakarta, setelah sebelumnya mengadakan kampanye akbar di Bantul dan berlanjut acara Desak Anies di Sleman.
Ijin Tempat Acara Sempat Dicabut
Sebelumnya, agenda Desak Anies rencananya akan diselenggarakan di Museum Diponegoro Sasana Wiratama, Yogyakarta. Namun, menurut keterangan Anies Baswedan, ijin penggunaan tempat tersebut tiba-tiba dicabut.
Anies menyatakan bahwa pencabutan izin tersebut terjadi ketika timnya sedang dalam proses persiapan acara, meskipun sebelumnya izin telah diperoleh.
“Jadi sudah dapat surat izin dari pengelola, sound lagi dipasang tapi di tengah-tengah proses persiapan buat besok, ditelepon, izin dicabut,” terang Anies dikutip dari Mudabicara.id
Dikutip dari pemberitaan di beberapa media, Pengelola Museum Diponegoro beralasan tempat itu harus netral karena dikelola TNI. Namun, Panitia Acara berujar sebelumnya izin sudah diberikan karena ada kesepakatan bahwa tidak ada atribut kampanye atau embel-embel partai dalam acara Desak Anies.
Pencabutan ijin tempat acara ini menjadi catatan pemantauan KISP. Dimana mengingat izin seharusnya bisa diberikan sekaligus memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara acara. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan mengenai alasan yang mendasari pencabutan izin, yang tampaknya tidak selaras dengan keterbukaan yang diharapkan dari pengelola tempat acara. Alasan yang disampaikan oleh Pengelola Museum Diponegoro, yaitu netralitas karena dikelola oleh TNI, menambah kompleksitas situasi ini di tengah publik. Pertanyaan muncul mengenai konsistensi pihak pengelola dalam memberikan izin awalnya dan kemudian mencabutnya.
Keseluruhan insiden ini menggarisbawahi pentingnya transparansi, konsistensi, dan komunikasi yang baik dalam pengelolaan izin acara, terutama dalam konteks kegiatan politik. Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang jelas dan konsisten terkait alasan pencabutan izin sehingga dapat memahami keputusan tersebut secara lebih baik. Sehingga tidak berdampak pada kesalahpahaman dan konflik di tengah masyarakat.
Terjadi Pelecehan Verbal oleh Penampil Standup Comedy
Pada awal acara, terdapat pelecehan verbal yang diungkapkan oleh Felixius Seda, penampil Standup Comedy pada agenda Desak Anies yang menimbulkan kegelisahan dan kemarahan penonton. Kejadian ini telah dikonfirmasi dalam postingan klarifikasi di Instagram @ubahbareng selaku panitia penyelenggara.
Pelecehan secara verbal tersebut diungkapkan oleh Felixius Seda kepada Najwa Shihab yang turut hadir dalam agenda tersebut sebagai jurnalis. Sebagai pemantau, kami sangat menyayangkan terjadinya pelecehan verbal dan objektifikasi terhadap perempuan secara impromptu tersebut dihadapan ribuan hadirin yang hadir offline maupun melalui live streaming.
Kejadian ini harus menjadi warning untuk agenda kampanye selanjutnya untuk mengedepankan rasa aman dan nyaman khususnya terhadap perempuan.
Pemantauan Isi Agenda Desak Anies
Dalam penyampaian di acara tersebut Anies menilai, permasalahan utama dalam dunia pendidikan di Indonesia adalah kesejahteraan guru. Menurutnya, kesejahteraan guru menjadi hambatan besar bagi perkembangan kualitas pendidikan karena pendapatan guru honorer yang rendah. Akibatnya, para guru tidak fokus mengajar di kelas dan cenderung berfikir mencari pendapatan sampingan. Merespon hal tersebut, Calon Presiden nomor urut 1 ini berkomitmen untuk mengangkat status guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Saat ini ada 705.000 guru honorer yang belum diangkat, dan ini harus kita lakukan peningkatan status menjadi PPPK. Kita perlu melakukan komitmen fiskal, kita ingin pembangunan manusia menjadi prioritas,” terang Anies.
Permasalahan lainnya terkait pendidikan adalah sistem zonasi dan kurikulum. Sistem zonasi sekolah dan perubahan kurikulum menjadi permasalahan yang terus berulang setiap tahun. Kedua permasalahan tersebut kerap membuat siswa, orang tua dan guru pusing. Merespon permasalahan zonasi, Anies berkomitmen untuk menyamaratakan jumlah bangku SD, SMP hingga SMA. Menurutnya timpangnya ketersediaan bangku tersebut menjadi akar utama masalah ketimpangan kualitas pendidikan.
Anies juga menilai perlunya melibatkan swasta dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru, tawaran tersebut menurutnya dapat memecah kebuntuan agar opsi pilihan sekolah semakin banyak. Sedangkan dalam merespon persoalan kurikulum, dirinya menawarkan solusi peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah. Hal ini dilakukan agar perubahan kurikulum yang terus-menerus tidak perlu dilakukan.
”Zonasi itu gejala yang akar masalahnya adalah jumlah (Bangku) dan kualitas sekolah tidak setara. Kita perlu menambah jumlah bangku SD, SMP, SMA secara merata dan melibatkan swasta dalam PPDB. Kita tidak berminat untuk mengotak-atik kurikulum, maka solusinya adalah tingkatkan kompetensi guru dan kepala sekolah agar (Mereka) dapat berkembang,” urai Anies.
Dalam kegiatan tersebut Anies juga menyinggung pentingnya meningkatkan skor Program Assesment for International Student (PISA). Skor Pisa sendiri meliputi kemampuan numerik, literasi dan sains. Menurut Anies, skor PISA Indonesia tidak terlalu buruk namun harus terus ditingkatkan. Untuk menjawab persoalan ini ia menguraikan pentingnya melibatkan kompetensi orang tua, siswa, guru hingga kepala sekolah. Menurutnya, pelibatan orang tua dalam proses tersebut menjadi sangat penting. Pasalnya orang tua adalah pendidik utama bagi anak-anak.
Pada lawatannya ke Kota Pelajar, Anies Baswedan bertekad untuk menjadikan Yogyakarta sebagai ”Kancah Baur Budaya”. Menurutnya, identitas Yogyakarta tidak hanya sebatas sebuah kota pelajar, namun layaknya ekosistem budi pekerti, adat, budaya dan tata krama yang baik. Dalam kegiatan Desak Anies yang diselenggarakan Selasa siang (23/1), ia bertekad untuk menjadikan Yogyakarta sebagai bagian pembangunan 40 Kota Selevel Jakarta di Indonesia. Dengan aspek lokal dan keberagaman yang ada, Anies berencana untuk menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai wilayah yang memiliki ruang terbuka hijau, transportasi terintegrasi, pusat budaya dan kesenian, mengakselerasi pembangunan wilayah selatan, hingga pengelolaan sampah terpadu.
”Yogyakarta merupakan ekosistem budipekerti, adat budaya dan tata krama yang baik. Di sini tumbuh budaya hebat dan memiliki akar budaya yang dahsyat. Kam ibertekad untuk membangun Yogyakarta sebagai Kancah Baur Budaya (Lewat program tersebut),” tutup Anies
Dalam rangka menyerahkan policy paper evaluasi gerakan Desa Anti Politik Uang (APU), Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) melakukan audiensi dengan Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Rabu (13/9) bertempat di kantor Bawaslu DIY.
Koordinator Umum KISP, Moch Edward Trias Pahlevi menyatakan bahwa policy paper tersebut merupakan hasil penelitian KISP dalam setahun ke belakang terkait gerakan APU.
“Ini berisi hasil riset kolaborasi KISP dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, terkait evaluasi dan rekomendasi gerakan desa anti politik uang, salah satunya di DIY,” tutur Edward.
Edward menambahkan bahwa dirinya juga berharap perlawanan terhadap politik uang pada Pemilu 2024 mendatang dapat terus digalakkan.
Policy paper tersebut diserahkan langsung kepada Ketua Bawaslu DIY, Mohammad Najib.
“Dengan trackrecord KISP saat ini, kami tentu berharap KISP jadi pelopor untuk pemantauan yang bonafit dan dampaknya bisa terus dirasakan,” ungkap Najib.
Audiensi yang juga dihadiri oleh pegiat KISP yakni Iqbal Khatami dan Ahsan Taqwim ini juga membahas penjajakan kolaborasi antara KISP dan Bawaslu DIY menuju Pemilu 2024 mendatang. Kolaborasi tersebut berkaitan dengan pemaksimalan pemantauan dan partisipasi di ruang-ruang digital, khususnya di kalangan generasi muda
Di era dengan perubahan cepat dan kemajuan teknologi yang amat pesat, pemahaman tentang prinsip-prinsip demokrasi, pemerintahan yang efektif, dan peran lembaga parlemen menjadi semakin penting sebagai dasar menyongsong kehidupan ke depan. Pemahaman yang mendalam tentang sistem pemerintahan dan proses demokratis akan dasar kuat untuk berkontribusi secara aktif dalam pembangunan masyarakat yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.
Guna mendukung capaian tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta bersama Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) menyelenggarakan agenda Parlemen Pelajar, pada Selasa (5/9) bertempat di Gedung DPRD Kota Yogyakarta.
Agenda ini dibuka langsung oleh Ketua DPRD Kota Yogyakarta Danang Rudiyatmoko. Dalam sambutannya, Danang menyampaikan apresisasi terhadap penyelenggaraan parlemen pelajar ini, dan juga kepada para pelajar yang terlibat dalam agenda ini.
“Kita berharap, terutama menjelang Pemilu 2024 ini pelajar dapat berkontribusi dan berpartisipasi aktif,” tutur Danang.
Dia juga menambahkan bahwa agenda ini menjadi momentum para pelajar untuk bisa mendapat pengalaman sebagai anggota dewan.
Di kesempatan terpisah, Pegiat KISP Muhammad Iqbal Khatami menuturkan, bahwa agenda ini dirancang dengan konsep simulasi bersidang layaknya anggota parlemen yang diperankan oleh para pelajar. “Ini juga bertujuan untuk mewadahi para pelajar sebagai generasi muda menuangkan suara, gagasan dan merekomendasikan kebijakan yang ideal dari perspektif pelajar,” terang Iqbal.
Iqbal juga menambahkan pada agenda ini, para pelajar didorong untuk dapat mengenal lebih jauh peran dan fungsi krusial parlemen dalam menuntaskan permasalahan dan arah kebijakan.
“Kita berharap dapat meningkatkan rasa kepedulian, jiwa kritis dan keberanian untuk meyuarakan gagasan terhadap berbagai isu yang dekat dengan generasi muda,” tambah Iqbal.
Sementara itu, Plt Kepala Bakesbangpol Kota Yogyakarta Budi Santosa dalam sambutannya juga mengutarakan bahwa agenda Parlemen Pelajar bertujuan untuk menumbuhkan semangat para pelajar untuk berdemokrasi sedari dini.
“Ini adalah upaya kita agar anak-anak pelajar bisa mengenal lebih dekat proses legislasi dan demokrasi berjalan, dan yang penting adalah kemanfaatannya nanti bsia diterapkan untuk masyarakat secara luas,” tutur Budi.
Dengan mengangkat mosi isu fenomena perundungan atau bullying di kalangan pelajar, Parlemen Pelajar kali ini menggandeng Forum Komunikasi Pengurus Osis (FKPO) Kota Yogyakarta sebagai peserta.
Para peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok dengan nama partai tokoh pewayangan. Dalam proses simulasi, para peserta diajak untuk berdiskusi, membangun argumen serta menyusun rekomendasi kebijakan untuk pencegahan dan penanganan perundungan di kalangan remaja. Hasil dari rumusan inventarisasi masalah dan rekomendasi tersebut kemudian diserahkan kepada pemangku kepentingan terkait.
Yogyakarta – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Yogyakarta bersama Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) kembali menyelenggarakan Parlemen Pelajar di Tahun 2023. Kegiatan ini diselenggarakan pada Kamis (10/8) di Ruang Rapat DPRD Kota Yogyakarta.
Parlemen Pelajar yang diikuti oleh 45 Pelajar dari perwakilan berbagai SMA/SMK Sederajat se-Kota Yogyakarta ini, bertujuan untuk mengenalkan fungsi, tugas dan wewenang parlemen kepada pelajar. Selain itu, para pelajar juga diajak untuk bersimulasi menjadi anggota parlemen dan diminta untuk melakukan pembahasan isu-isu yang dekat dengan pelajar. Pada gelombang pertama ini, isu yang diangkat adalah fenomena perundungan antar pelajar di lingkungan sekolah.
Parlemen Pelajar 2023 ini dibuka langsung oleh Ketua DPRD Kota Yogyakarta Danang Rudiyatmoko, Kepala Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta, Sekretaris Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta, Widyastuti, dan Koordinator Umum KISP, Moch Edward Trias Pahlevi.
Luaran dari kegiatan ini adalah mengumpulan inventarisasi masalah dan rekomendasi kebijakan yang dirumuskan oleh para pelajar terhadap isu perundungan yang telah mereka bahas dalam simulasi persidangan tersebut.
Pelajar, sebagai Generasi Z, memiliki peran krusial dalam membangun masa depan demokrasi Indonesia. Partisipasi aktif mereka dalam Pemilu 2024 memiliki urgensi – selain karena dari segi jumlahnya yang sangat besar – juga berkaitan dengan posisi pelajar sebagai pemilih pemula di Pemilu 2024.
Berbagai potensi yang dimiliki teman-teman pelajar, tentu diharapkan mereka mampu berperan tidak hanya sebagai objek, namun juga sebagai subjek aktif dalam menyukseskan Pemilu 2024 mendatang. Hal tersebut dapat terwujud melalui peran dan kontribusi nyata mereka dalam demokrasi.
Untuk membantu mewujudkan hal tersebut, Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta menyelenggarakan Kelas Demokrasi, yang menyasar pelajar SMA/K Sederajat se-Kota Yogyakarta pada Selasa (8/8) bertempat di Yats Colony Yogyakarta.
Koordinator Umum KISP, Moch Edward Trias Pahlevi menyampaikan bahwa Kelas Demokrasi ini bertujuan untuk mendorong pelajar sebagai pemilih pemula dapat cerdas dalam memilih dan aktif dalam proses mengawasi jalannya demokrasi.
“Melalui kegiatan ini kami juga mencoba membawakan konsep lebih interaktif, diskusi, dengan games, dan juga ada FGD. Teman-teman kita minta untuk banyak berbicara daripada mendengar,” tambah Edward.
Senada dengan apa yang disampaikan Sekretaris Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta, Widyastuti menuturkan bahwa kegiatan ini merupakan proses internalisasi nilai-nilai demokrasi dan politik kepada pelajar sebagai pemilih pemula dengan konsep yang lebih cair.
“Harapannya, teman-teman pelajar bisa berbicara apa yang ada di pikiran mereka dan mempratekkan nilai-nilai demokrasi dan menyelesaikan konflik. Selain itu, juga dapat bertoleransi terhadap perbedaan. Inilah yang diupayakan oleh Kesbangpol dan KISP melalui kelas demokrasi ini,” tutur Widyastuti.
Kelas Demokrasi yang akan diselenggarakan selama dua gelombang ini, yakni Selasa (8/8) dan Rabu (9/8), didesain tidak sekadar materi tatap muka, namun juga memantik peserta untuk melahirkan ide dan gagasan nyata melalui diskusi dan dialog yang komprehensif
Selain itu, metode kelas yang digunakan lebih cair dan dialogis, yang menandakan bahwa dalam berdemokrasi bisa dengan cara menggembirakan dan adaptif terhadap karakteristik Pelajar sebagai Generasi Z, serta jauh dari kekakuan.
Suara muda adalah cahaya yang membawa harapan. Melalui “Kelas Demokrasi”, pelajar-pelajar Kota Yogyakarta memiliki komitmen bersama mengukir masa depan demokrasi yang berkualitas, menuju Pemilu 2024 yang Lumberjurdil, dan Indonesia emas 2045
