Maret 2023 - KOMITE INDEPENDEN SADAR PEMILU (KISP)

Gandeng KPK RI, KISP Ajak Mahasiwa UMY Kawal Korupsi Pemilu di Ruang Digital

Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) kembali menyelenggarakan Muda Bicara dengan tajuk Goes to Campus: Kreator Aktivisme Digital, dengan berkolaborasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republlik Indonesia dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Agenda ini bertujuan untuk mendorong mahasiswa UMY terlibat aktif dalam aktivisme digital melalui diskusi pada Senin (13/3) bertempat di R3 Café, Bantul.

Diskusi yang mengangkat tema “Kolaborasi Gen Z dalam Mengawal Korupsi Pemilu di Indonesia melalui Aktivisme Digital” ini dibuka dengan sambutan oleh Edward Trias Pahlevi, selaku Koordinator Umum KISP. Di awal acara ini ia menerangkan bahwa program Muda Bicara bertujuan untuk menjembatani antara anak muda dengan para pemangku kepentingan. Pada sesi yang diselenggarakan bersama KPK tersebut, Edward mengajak agar mahasiswa UMY berperan aktif di ruang digital dalam menyongsong Pemilu 2024.

“Kami dari KISP memiliki 1 program khusus yaitu Muda Bicara untuk mempertemukan anak muda dan pemangku kepentingan. Tapi seiring berjalannya waktu kita memikirkan untuk aktivisme ruang digital, harapannya kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman kampus,” terang Edward.

Acara disambung oleh sesi diskusi pertama yang dipandu oleh Ronald Zainul Muttaqin. Materi pertama disampaikan oleh Dian Rachmawati selaku Kepala Satuan Tugas dan Kampanye KPK RI. Dian atau yang akarab disapa Dira ini memaparkan materi tentang “Memilih Kandidat yang Cerdas dan Berintegritas”. Ia mengantarkan penyampaian di awal dengan menggambarkan fenomena populisme yang kerap terjadi di momen Pemilu.

“Tantangan Pemilu dalam hal kampanye kandidat masih menempatkan aktivisme yang bersifat populis (simbolis) tapi tidak punya kompetensi,” urai Dira.

Pada sesi tersebut, Dira juga menerangkan keterkaitan antara perilaku korupsi dengan Pemilu. Ia berpesan, agar anak muda dapat memilih calon yang mengedepankan gagasan serta berintegritas. Menurutnya, calon yang memiliki program pemberantasan korupsi juga menjadi prioritas yang harus diutamakan anak muda.

Materi selanjutnya dibawakan oleh Muhammad Iqbal Khatami, selaku perwakilan dari KISP. Di kesempatan ini Iqbal mengantarkan sesi diskusi dengan membagikan keresahannya terkait Pemilu dan anak muda.

”Ketika bicara demokrasi substansial, maka kita bicara tentang Pemilu transparan. Itu jarang sekali tampil di permukaan saat ini. Maka saya ingin berbagi resah, Karena kita 60% lebih anak muda di indonesia saat ini adalah korban dari fenomena korupsi pemilu dan hanya dijadikan objek dari kebijakan,” ujar Iqbal.

Dalam sesi penyampaiannya, ia berpesan kepada peserta yang hadir untuk aktif dalam mengawal korupsi pemilu di ruang digital, baik melalui produksi konten maupun investigasi digital dengan gerakan viral.

Diskusi sesi pertama dilanjutkan oleh Muhammad Adam yang merupakan Presiden Mahasiwa BEM UMY. Pada sesi tersebut, Adam menguraikan fenomena eksklusifitas pendidikan politik terhadap anak muda. Ia juga berpesan harapannya anak muda tidak hanya bersuara, namun menggalang gerakan yang mampu mengintervensi kebijakan.

”Permasalahan utamanya yaitu eksklusi politik yang membatasi akses dan pendidikan politik bagi pemuda. Maka aktivisme digital tidak hanya sebatas suara saja, tapi yang mampu mengintervensi pada kebijakan-kebijakan yang ada,” ucap Adam.

Workshop Aktivisme Digital bersama Pakar

Acara sesi kedua dilanjutkan dengan pelatihan konten media sosial. Sesi ini bertujuan agar mahasiswa dapat cakap dalam menghidupkan aktivisme ruang digital dalam menatap Pemilu 2024. Sesi ini dipandu oleh Ahsan Taqwim, selaku pegiat KISP, dengan materi yang disampaikan oleh Fajar Juanedi yang merupakan Dosen Ilmu Komunikasi UMY. Dalam penyampaiannya, Mas Jun, sapaan akrab Fajar Junaedi menerangkan dasar-dasar pembuatan konten.

”Anda berada dalam era digital yang dicirikan dengan interaksi. Tantanganya bagaimana mengemas konten sesuai kebutuhan netizen sesuai how dan what. What itu tentang apa dan how terkait isi kontennya,’’ terang Mas Jun.

Materi pelatihan selanjutnya diisi oleh Clara selaku tenaga ahli media digital KPK RI. Ia memberi tips tentang pembuatan konten yang efektif.

”Pembuatan konten harus sesuai dengan objek dari konten yang kita buat. Membangun strategi sosial media yang baik yaitu strategi, planning and publishing, listening and engangement dan analytis and reporting,” tutup Clara.

Acara ditutup dengan nonton bareng film edukatif ”Lansia lan Sopo” bersama KPK RI. Film tersebut berisi cerita edukatif terkait perilaku korupsi di tengah-tengah momentum Pemilu. Dengan diselenggarakannya kegiatan ini, harapannya anak muda melalui mahasiswa dapat lebih aktif untuk mengawal perilaku korupsi dalam menatap kontestasi Pemilu 2024.

KISP SELENGGARAKAN WEBINAR KEAMANAN SIBER PEMILU, SOROTI ANCAMAN KEAMANAN DATA PEMILIH

Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) menyoroti keamanan data pemilih di Pemilu 2024, khususnya dalam hal penggunaan teknologi digital. Hal tersebut dibahas dalam webinar KISP dengan tajuk Tata Kelola Keamanan Siber Pemilu 2024 dengan mengangkat tema “Upaya Menjaga Kedaulatan Data Pemilih dan Ancaman Serangan Siber dalam Pemilu”. Webinar diselenggarakan pada Jumat (3/3) melalui Zoom Meeting.

Koordinator Umum KISP, Moch Edward Trias Pahlevi, menyampaikan bahwa keamanan siber menjadi tantangan penting bagi penyelenggara pemilu di era sekarang.

“Keamanan siber ini menjadi perhatian khusus sebagai bagian dari administrasi pemilu. keamanan data dan transparansi adalah tantangan khusus bagi penyelenggara pemilu, jika ini gagal maka dapat mendelegitimasi proses pelaksanaan pemilu,” ucap Edward

Webinar yang dimoderatori oleh Muhammad Iqbal Khatami ini dimulai dengan pengantar oleh Pembina KISP, Bambang Eka Cahya Widodo.

Selain itu, para pembicara yang dihadirkan meliputi Direktur Direktorat Operasi Keamanan SIber Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Andi Yusuf, M. T, Tenaga Ahli KPU RI, Yudha Rukmana, Tenaga Ahli Bawaslu RI, Sulastio, dan peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Nurul Amalia Salabi.

Andi Yusuf dalam pemaparannya menyoroti bahwa faktor manusia menjadi faktor penting dalam menegakkan keamanan siber.

“Acara pada siang ini bagian kita memberikan literasi digital sebagai bagian dari keamanan siber. sehingga kita sebagai masyarakat terutama penyelenggara dapat memahami bagaimana cara menggunakan teknologi yang aman,” ucap Andi.

Sementara itu, Nurul Amalia Salabi menyoroti bahwa serangan siber selalu terjadi dalam setiap pelaksanaan pemilu di Indonesia. Amalia menyinggung kasus rumor kebocoran data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014 yang diduga bocor dari website KPU.

“Di setiap Pemilu memang selalu ada percobaan untuk masuk ke sistem KPU. Keamanan data menjadi penting karena daftar pemilih mengandung data pribadi, sehingga menjadi target bagi pelaku serangan siber untuk berbagai kepentingan,” terang Amalia.

Amalia juga menambahkan jika data tersebut diretas dan dirubah, maka berpotensi menghalangi atau mennghilangkan hak pilih (Voters Suppresion).

“Bisa kita bayangkan jika ada yang bisa masuk ke server KPU yang menyimpan data pemilih, dan pelaku menghapus data pemilih, maka akan banyak pemilih yang akan kehilangan hak pilihnya,” Tambah Amalia.

Melalui Webinar ini, harapannya dapat menumbuhkan perhatian publik terhadap isu keamanan siber yang sejauh ini masih banyak dianggap sebagai bukan prioritas utama.

EVALUASI PENGEMBANGAN DESA ANTI POLITIK UANG, KISP SELENGGARAKAN EXPERT MEETING

Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) selenggarakan expert meeting dalam rangka mengembangkan gerakan Desa Anti Politik Uang pada Senin (27/2) bertempat di Legend Coffe, Yogyakarta. Expert Meeting ini turut melibatkan berbagai macam kalangan mulai dari masyarakat sipil, praktisi hingga akademisi. Adanya expert meeting ini merupakan tindak lanjut bagi penelitian yang digagas KISP bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam mengupayakan gerakan Desa Anti Politik Uang (Desa APU).

Acara dibuka sekaligus dipandu oleh Edward Trias Pahlevi selaku Koordinator Umum KISP. Ia membuka sambutan dengan menyampaikan harapan serta tujuan dari adanya Expert Meeting ini untuk mengembangkan penemuan penelitian terkait gerakan Desa APU. Terlebih ia mengutarakan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah yang menjalankan Desa APU secara efektif.

”Kami bertujuan mengundang bapak ibu sekalian karena DIY merupakan provinsi yang menjalankan Desa Politik Anti Uang secara efektif,” ujar Edward.

Sambutan selanjutnya disambung oleh Bambang Eka Cahya Widodo selaku pembina KISP. Ia menerangkan bahwa penelitian terkait Desa APU ini merupakan upaya dalam merealisasikan studi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Gerakan ini telah berjalan efektif selama 1 tahun, walaupun sebenarnya telah digagas sejak lama dan terkendala Pandemi Covid-19.

”Penelitian ini telah berlangsung lebih dari 1 tahun, saat ini kita ingin mempertajam analisis. Kami berharap kontribusi terbaik bapak-ibu untuk upaya ini, karena pengalaman bapak-ibu semua penting bagi proses pembuatan kebijakan dan penyusunan kebijakan dari tingkat provinsi sampai pada kabupaten kota,” terang Bambang.

Mantan Ketua Bawaslu RI ini juga berharap dengan diselenggarakan expert meeting yang melibatkan beragam elemen dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan.

Acara disambung oleh penyampaian temuan penelitian KISP yang mengangkat judul ”Penguatan Demokrasi dari Desa: Implementasi dan Problematika Pengembangan Program Desa Anti Politik Uang” oleh Azka Abdi Amrurobbi selaku Sekertaris Jenderal KISP. Azka menyebutkan penelitian ini dilatarbelakangi dengan indeks demokrasi Indonesia yang menurun dan dihiasi praktik politik uang. Ia turut menyampaikan penelitian ini diukur lewat 3 indikator yaitu sistem, kelembagaan dan sumber daya manusia.

”Penelitian ini menggunakan 3 indikator yaitu sistem, kelembagaan dan sumber daya manusia. Dari segi sistem, belum ada konsep, strategi atau roadmap yang baku. Kemudian dari sisi kelembagaan, belum adanya kerangka kerja yang disusun Bawaslu. Dan indikator terakhir terkait SDM, belum masifnya pelatihan yang berdampak pada pengembangan SDM itu sendiri,” ucap Azka.

Ajak Segenap Elemen Berikan Masukan

KISP mengajak segenap elemen untuk memberikan kontribusi dalam bentuk masukan dan evaluasi bagi penelitian terkait Desa APU. Pada kesempatan ini KISP turut hadir perwakilan masyarakat Desa APU, Bawaslu Daerah hingga RI, serta kalangan akademisi.

Sesi ini diawali oleh Iji Jaelani yang merupakan Tenaga Ahli Bawaslu RI. Dalam penyampaianya secara daring, Iji merespon temuan KISP terkait penelitian Desa APU. Ia mengapresiasi upaya KISP yang berupaya mengembangkan gagasan terkait gerakan Desa APU. Harapanya ini dapat menguatkan program Desa APU yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI.

“Menjadi hal menarik bagi kami untuk mengukur apa yang direkomendasikan KISP, karena Desa APU merupakan gerakan demokratisasi Desa. Harapanya mendorong Desa APU Bawaslu mendorong dari sisi regulasi dan dapat direkomendasikan pada sisi yang lebih teknis,” terang Iji.

Dalam acara ini turut hadir Asmadi, selaku perwakilan dari Desa Murtigading yang menggerakan gerakan Desa APU. Pada kesempatan ini Asmadi menceritakan kondisi gerakan Desa APU di Murtigading.

”Dari yang disampaikan telah dilalui dari proses yang panjang, saya sebagai pelaku yang bertemu langsung dengan masyarakat. Dengan penelitian ini akan kami tindak-lanjuti untuk selalu membina dan komunikasi dengan lapisan paling bawah,” ucap Asmadi.

Perwakilan masyarakat lain juga turut dihadirkan pada Expert Meeting ini, kali ini dari Desa Sardonoharjo, Ngaglik ,Sleman yang diwakili oleh Wasingatu Zakiyah. Zakiyah mengapresiasi kegiatan Expert Meeting ini, menurutnya momen ini menjadi inisiasi yang menarik untuk penelitian yang mendalam terkait Desa APU. Ia juga menawarkan perlunya upaya culture law untuk diterapkan dalam pendekatan gerakan Desa APU.

”Saya kira ini inisiasi yang menarik untuk meneliti lebih dalam, tetapi tidak boleh menghilangkan kearifan lokal. Besar harapan kami milestone tentang Desa APU dapat dilakukan dan luaranya berupa policy goals. Saya sepakat dengan (Temuan) tadi, selain itu perlu juga dilakukan dengan cara menghidupkan culture law (Penyesuaian lokal),” terang Zakiyah.

Sesi Expert Meeting selanjutnya disambung dengan tanggapan oleh perwakilan Bawaslu DIY, Agus Muhamad Yasin. Yasin mengapresiasi upaya KISP yang telah melakukan gerakan Desa APU. Menurutnya gerakan Desa APU harus tetap berjalan tegak.

”Kami mengapresiasi teman-teman KISP. Kedepan kita berbicara Desa APU harus tetap tegak dan tidak boleh tiarap. Karena implementasinya tidak mudah, pendekatan lokal menjadi menarik. Dapat sustainabel dan menjadi sesuatu yang baik,” ujar Yasin.

Dalam Expert Meeting ini turut hadir pula Amir Nasiruddin yang merupakan Anggota Bawaslu DIY Tahun 2017-2022. Amir menceritakan awal mula gerakan Desa APU serta masukanya terkait tantangan yang dihadapi ke depan.

”Ini diiawali ketika ada Desa ketika pemilihan tanpa Politik Uang. Tantangan kedepan adalah money politics digital, atau varian money politics baru, tentu ini akan memperkaya konsep dan literatur Desa anti politik uang,” sambung Amir.

Sesi disambung dengan tanggapan dari Herlina, selaku ketua Bawaslu Bantul. Herlina mengaku sepakat dengan temuan yang disampaikan KISP, ia berharap Bawaslu juga dapat lebih siap dengan tantangan ke depan.

”Setelah membaca riset kami sepakat semua dalam rangka pencegahan politik uang. Tantangan terbaru yakni modus politik uang itu lebih canggih. Karena model politik uang telah beralih ke uang non-tunai. Ini menjadi tantangan Bawaslu dan kami belum ada persiapan,” terang Herlina.

Dalam kegiatan ini turut hadir pula Bawaslu Sleman yang diwakili oleh Ibnu Darpito. Ia menjelaskan perjuangan panjang terkait Desa APU dan menaggapi pentingnya mendesain pendekatan lokal.

”Desa APU berangkat dari kekhawatiran money politics di desa, kami juga menyepakati temuan dan rekomendasi KISP. Ke depan adalah bagaimana kita bisa mendesain berdasarkan kelokalan tersebut adalah tantangan tersendiri,” terang Ibnu.

Tanggapan terakhir disampaikan oleh Mada Sukmajati selaku Dosen DPP UGM. Mada menanggapi bahwa gerakan Desa APU ini harus tumbuh sebagai inisiatif masyarakat. Ia juga sepakat dengan teori yang digunakan dalam penelitian yang disusun.

”Saya sepakat dengan teori Grindle dari sisi konten secara temuan belum ada secara eksplisit pengaturan dari Bawaslu. Membicarakan ini harusnya inisiatif dari masyarakat terkait kesukarelaan, bagaimana Desa APU ini bukan amanat program tertentu tapi justru inisiatif dari Desa tertentu,”tutup Mada.

Kegiatan Expert Meeting ini harapanya dapat memberi masukan bagi penelitian yang disusun agar lebih komprehensif. Sehingga nantinya temuan ini dapat menjadi rekomendasi Bawaslu untuk merumuskan kebijakan Desa APU secara tepat.