Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) berkolaborasi dengan Sekolah Pemilu selenggarakan Kursus Kepemiluan secara daring pada Sabtu (25/02) hingga Minggu (26/02) melalui Zoom Meeting.
Muhammad Iqbal Khatami, selaku perwakilan dari KISP dalam sambutannya mengatakan bahwa berharap kursus ini dapat menjadi forum tukar pikiran sekaligus juga dapat saling menghubungkan antar peserta dan menjadi jejaring baru.
“Tentu agenda ini diharapkan dapat menjadi tempat tukar pikiran, dan tidak hanya berhenti sampai disini, namun juga dapat terus terhubung dan berjejaring,” ucap Iqbal
Sementara itu, CEO Sekolah Pemilu, Bagus Sarwono juga menyampaikan hal yang sama. Ia berharap forum ini dapat menjadi forum sharing yang konstruktif, terutama bagi para peserta yang sedang mendaftarkan diri sebagai penyelenggara pemilu.
“Forum ini mudah-mudahan dapat menjadi forum sharing yang konstruktif sekaligus peningkatan kapasitas untuk mengikuti seleksi penyelenggara pemilu, sebab sebagian besar yang kami baca di form pendaftaran adalah bertujuan untuk itu (seleksi penyelenggara pemilu),” ucap Bagus Sarwono.
Kursus intensif yang diikuti oleh 59 Peserta ini menghadirkan tujuh orang pembicara meliputi Ketua Bawaslu RI 2008-2012, Bambang Eka Cahya Widodo; Ketua KPU RI 2021-2022, Ilham Saputra; Dosen DPP UGM, Mada Sukmajati; Pembina Perludem, Titi Anggraini; Praktisi Assessment Center, Ahmad Suryadi; CEO Sekolah Pemilu, Bagus Sarwono; dan Moch Edward Trias Pahlevi selaku Koordinator Umum KISP.
Adapun materi-materi yang disuguhkan dalam kursus kali ini meliputi – Isu Strategis Pemilu – Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu – Wawasan Kepemiluan – Tata Kelola Pemilu – Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Pemilu – Tes Wawasan Kebangsaan – Tes Psikologi, dan – Simulasi Tes CAT
Harapannya, kursus yang dijalankan selama dua hari ini dapat menjadi sarana para peserta mengasah kemampuan terkait Kepemiluan. Untuk mendukung hal tersebut, Penyelenggara kegiatan juga menyediakan bahan bacaan sebagai referensi untuk dipelajari pasca kegiatan.
Peneliti Komite Independen Sadar Pemilu (KISP), Muhammad Iqbal Khatami menjadi narasumber dalam agenda pendidikan politik bagi pemilih pemula bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Daerah Istimewa Yogyakarta pada (21/2/2023) di Madrasah Aliyah Negeri 3 Bantul. Acara ini turut menggaet para pemangku kepentingan seperti Bawaslu Kabupaten Bantul, KPU Kabupaten Bantul, serta Kantor Wilayah Kemenag DIY.
Melalui agenda yang bertajuk “Pemilih Pemula Cerdas Memilih” ini, Kepala Bakesbangpol DIY yang diwakili oleh Sih Utami menyampaikan harapannya agar kelompok pemilih pemula dari kalangan pelajar dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik dan bijak di Pemilu 2024.
Pada penyampaian materi, Iqbal menyampaikan bahwa teman-teman Gen Z memiliki keunikan dan cara pendekatan tertentu, terlebih dengan majunya teknologi saat ini. Anak muda juga menurutnya berhak untuk bersuara dan menyampaikan tentang permasalahan yang dihadapi.
“Gen Z punya pendekatan yang unik dan temen-temen SMA sebetulnya berhak untuk sadar dan menyampaikan keresahan apa yang teman-teman hadapi,” terang Iqbal.
Iqbal juga mengajak segenap siswa MAN 3 Bantul untuk memanfaatkan teknologi sebagai wadah edukasi politik. Khususnya para pengurus OSIS, menurutnya dapat merancang kegiatan terkait edukasi politik dan menyebarkan melalui platform media sosial yang dimiliki.
“Temen-temen secara sederhana dapat menyebarkan pelajaran yang bisa diambil dari kegiatan ini (Pendidikan politik). Karena jarang sekali keluar berita baik di media tentang politik, maka dari itu yang dapat berperan membangun daya kritis temen-temen,” Tambahnya.
Di akhir penyampaian materinya, Iqbal berharap teman-teman MAN 3 Bantul dapat berperan aktif dalam menyongsong Pemilu 2024 sebagai intelektual, influencer dan agen perubahan.
Memasuki tahun politik 2024, konten-konten di media sosial mulai dipenuhi oleh nuansa politik. Tidak hanya promosi personal kandidat atau partai politik, namun hingga sudah mengarah pada polarisasi dan politisasi SARA. Koordinator Umum KISP, Moch Edward Trias Pahlevi memaparkan fenomena tersebut dihadapan 50 orang siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Gunungkidul pada Kamis (16/02/2023) bertempat di Aula MAN 1 Gunungkidul.
Dalam kesempatan tersebut, KISP menjadi salah satu narasumber dalam agenda Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Agenda yang mengangkat tema “Pemilih Pemula Cerdas Memilih” ini juga menghadirkan pembicara lain seperti dari Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY, Fahrudin, Anggota KPU Gunungkidul, Rohmad Qomarudin, dan Anggota Bawaslu Gunungkidul, Sudarmanto.
Edward dalam penyampaiannya menyoroti pentingnya pelajar sebagai pemilih pemula mulai memanfaatkan media sosialnya untuk dapat berpartisipasi dalam kontestasi Pemilu 2024 sebagai pemilih.
“Teman-teman sebagai generasi Z, dalam pemilu mendatang dapat berperan menjadi social influencer, dengan memanfaatkan medsosnya masing-masing memproduksi konten tolak politik uang misalnya,” ungkap Edward.
Selain itu, Edward juga mewanti kehadiran TikTok sebagai arena perang narasi politik di Pemilu 2024 mendatang. Ia mencontohkan bagaimana TikTok mampu menjadi faktor kemenangan bagi Marcos Jr. di Pemilu Filipina awal Tahun 2022 lalu hanya dengan konten-konten hoaks, ujaran kebencian dan bersifat negatif lainnya.
Di akhir penyampaian, Edward mengajak para pelajar untuk menciptakan ruang-ruang diskusi yang progresif di lingkungan pelajar terkait pemilu dan demokrasi.
Oleh: Muhammad Iqbal Khatami (Peneliti Komite Independen Sadar Pemilu)
Tepat tanggal 9 Februari 2023 ini, Indonesia kembali memperingati dan merayakan Hari Pers Nasional (HPN) sekaligus juga diperingati sebagai HUT Persatuan Wartawan Indonesia yang ke-77 Tahun. Usia yang sudah sangat tua yang mengharuskan pers untuk tetap terus matang, arif dan bijaksana guna menghadapi tantangan besar di tengah perubahan zaman yang begitu cepat.
Kehadiran media massa di Indonesia sering disebut sebagai pilar ke empat demokras. Dimulai pada Reformasi tahun 1998 misalnya, yang juga memperjuangkan tentang kebebasan pers. Hingga hari ini, mendekati usia 25 tahun reformasi, demokrasi kita membutuhkan jurnalisme yang lebih dari sebelumnya.
Meskipun buah dari reformasi pers diklaim telah bebas dari kekangan dan menjunjung tinggi kebebasan, namun tantangan-tantangan lainnya juga terus bermuncul. Di kondisi saat ini misalnya, tidak sedikit perusahaan media yang pontang-panting menghadapi perubahan zaman. Tuntutan perubahan juga menuntut akselerasi pengembangan media, yang mana ini juga berimplikasi pada peningkatan kebutuhan kapitalistik sebagai modal jalannya perusahaan.
Hingga pada akhirnya, tidak sedikit media yang ‘terpaksa’ menggadaikan independensinya guna mendapatkan pemasukan ekonomi untuk menjalankan perusahaan. Atau bahkan tidak sedikit media yang akhirnya diakuisisi oleh elit politik karena tidak mampu lagi memodali jalannya media. Implikasinya adalah media berpotensi menjadi alat politik tertentu.
Tuntutan Relevansi
Perusahaan media mungkin akan silih berganti, dari berganti kepemilikan, gulung tikar, hingga bermunculan yang baru. Semuanya terseleksi di tengah arus tuntutan relevansi media massa untuk publik dan lanskap sosial politik saat ini. Meski begitu, jurnalisme akan tetap ada dengan nilai-nilai yang ‘seharusnya’ tetap sama dan konsisten. Walaupun Ia saat ini lebih banyak hadir di ruang digital dibandingkan edisi cetak.
Senjakal media cetak menjadi fenomena yang akrab akhir-akhir ini. Di akhir Tahun 2022 lalu misalnya, Republika secara mengejutkan menghentikan edisi koran cetaknya dan berfokus pada bentuk digital. Sebelumnya, puluhan media massa berbasis cetak juga melakukan hal yang sama, bahkan hingga gulung tikar.
Fenomena ini terjadi bukan sekadar karena faktor penetrasi revolusi digital. Lebih dari itu, karena tidak banyak media yang mampu relevan bagi publik dan adaptif perubahan zaman. Sebuah tantangan yang kompleks untuk media mampu mempertahankan eksistensinya di tengah era jurnalisme warga, di mana siapa saja dapat menjadi produsen pesan dan berita.
Tantangan lain bagi media massa hari ini adalah menjadikan jurnalisme sebagai medium yang menghadirkan aspirasi dan pikiran publik, khususnya di tengah riuhnya kontestasi politik Tahun 2024 saat ini.
Pers sebagai Oase di Tahun Politik
Era banjir informasi semakin memperbesar percikan api konflik di tahun politik, yang diakibatkan banyaknya informasi yang bersifat provokatif, hoaks, dan narasi negatif lainnya. Banjir informasi juga menimbulkan era Post Truth, di mana suatu kebenaran dan kebohongan memiliki batasan yang amat tipis. Hal ini diakibatkan karena informasi yang beredar lebih banyak yang bersifat emosional dan mengesampingkan kredibilitas informasi.
Apalagi di tahun politik saat ini, keriuhan ruang digital tidak terelakkan. Belajar dari Pemilu 2019 misalnya, polarisasipers punya peran besar untuk hadir menjawab keriuhan ruang publik kita di tahun politik ini. Yakni sebagai pendorong konsolidasi demokrasi dengan menghadirkan informasi yang berkualitas.
Kondisi ini juga terkonfirmasi oleh statemen Presiden Joko Widodo pada peringatan Hari Pers Nasional 2023 di Sumatera Utara. Jokowi menekankan bahwa saat ini dunia pers sedang tidak baik-baik saja. Jokowi mengatakan dulu isu utama dunia pers adalah kebebasan pers. Namun, menurutnya, kini isu utama dunia pers sudah bergeser. Menurutnya, masalah utama pers saat ini adalah pemberitaan yang bertanggung jawab.
Dalam konteks tahun politik saat ini, ada beberapa hal yang perlu dikuatkan oleh pers untuk mewujudkan perannya di Pemilu 2024 ini. Pertama, adalah Kebenaran. Dalam konteks pemilu, publik membutuhkan informasi yang benar tentang jalannya konestasi seperti informasi calon, partai politik, dan proses jalannya pemilu.
Kedua, Keberpihakan ke Publik. Pemberitaan tidak cukup hanya diisi oleh statemen dari politisi dan elitnya saja. Namun, suara-suara publik perlu dihadirkan dalam banyak pemberitaan sebagai representasi dari suara publik. Ketiga, Independen. Dalam perkembangannya, media massa telah menjadi alat efektif sebagai saluran kampanye bagi para kandidat. Sehingga, potensi untuk menggiring media berpihak kepada kandidat tertentu sangatlah besar. Dampaknya adalah informasi yang dihadirkan akan cenderung tidak berimbang. Keempat, Pengawasan. Peran pengawasan dapat dilihat misalnya dari produk jurnalisme berupa investigasi. Namun, tidak banyak media di Indonesia yang melakukan jurnalisme investigasi. Di Tahun Politik ini, tentu kita mengharapkan media dapat kritis dan mengungkap fakta-fakta pencerahan bagi publik tentang para aktor yang terlibat dalam pemilu. Terakhir, Proporsional dan Komprehensif. Pemilihan berita berpotensi sangat subjektif, sehingga media dituntut agar proporsional dalam menyajikan berita. Apalagi, di tengah tahun politik sensitivitas publik sangat tinggi terhadap informasi yang didapat.
Pers Bebas, Demokrasi Berkualitas
Berdasarkan survei Katadata Insight Center pada 2022 lalu, 73% masyarakat menjadikan media sosial sebagai medium memproleh informasi. Sumber yang paling sering diakses kedua adalah televisi, ketiga diikuti oleh berita online. Dengan melihat hasil survei tersebut, kehadiran media sangat diperlukan sebagai penyeimbang informasi-informasi yang tidak kredibel di media sosial, seperti hoaks dan politisasi SARA yang menjamur di tahun politik.
Upaya media untuk terus tetap relevan bagi publik juga sangat diperlukan. Sebab jika demokrasi semakin lemah maka korban utamanya adalah kebebasan media itu sendiri. Begitupun sebaliknya, ketika media terus relevan maka akan memperkuat jalannya demokrasi kita.
Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) melakukan kunjungan dan audiensi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, khususnya ke Pusat Edukasi Antikorupsi, pada Senin (6/1/2023) di Gedung KPK RI. Kedatangan KISP disambut oleh Kasatgas Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi pada KPK, Dian Rachmawati, beserta jajaran.
Dalam kesempatan ini, KISP juga menyampaikan terkait upaya memerangi praktik politik uang sebagai bentuk korupsi pemilu, yang selama ini konsisten diupayakan KISP. Selain itu, KISP juga membagikan terkait dengan fokus isu kelompok muda dan gerakan antikorupsi yang saat ini sedang digagas oleh KISP.
Dian Rachmawati atau yang akrab disapa Dira ini juga menyambut baik inisiasi-inisiasi yang dilakukan oleh KISP sebagai bagian dari mitra strategis KPK RI.
“KISP hadir dalam momentum pemilu, ini strategis. (Kita) siap berkolaborasi karena KPK juga memiliki fokus terhadap voters,” ucap Dira.
Dira kemudian juga memaparkan program-program pendidikan antikorupsi yang sejauh ini tengah dijalankan oleh KPK RI. Selain itu, KISP juga memaparkan data-data yang selama ini terhimpun berkaitan dengan program dan gerakan yang telah dilakukan.
Koordinator Umum KISP, Moch Edward Trias Pahlevi juga menyampaikan bahwa pertemuan ini sebagai penjajakan kolaborasi ke depan antara KISP dan KPK RI dalam isu-isu antikorupsi dan kaitannya dengan pemilu.
“Tentu ini juga sebagai penjajakan kita bersama saling tukar ide antara KISP dan KPK, untuk bisa berkolaborasi dalam titik tertentu yang selaras,” tambah Edward
Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) telah lolos verifikasi berkas administrasi dan resmi terakreditasi sebagai Pemantau resmi Pemilu Serentak 2024. Akreditasi tersebut tertuang dalam Sertifikat Nomor: 33/PM.05/K1/11/2022 yang diterbitkan oleh Bawaslu Republik Indonesia.
Di Pemilu 2024 ini, KISP akan berfokus pada pemantauan 1) pemutakhiran daftar pemilih; 2) kampanye; 3) pemungutan suara; dan 4) rekapitulasi. Dengan isu pemantauan meliputi 1) advokasi difabel; 2) pendidikan pemilih; 3) politik uang; dan 4) pemantauan media sosial dan bigdata.
Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) melakukan kunjungan audiensi ke Kantor Bawaslu Republik Indonesia pada Kamis (02/02/2023). Kunjungan ini sekaligus dalam rangka pengambilan data penelitian KISP tentang Evaluasi Pengembangan Desa Anti Politik Uang (APU) di Indonesia, yang merupakan projek penelitian kolaborasi bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Kedatangan KISP disambut langsung oleh Komisioner Bawaslu RI, Lolly Suhenty beserta Tenaga Ahli, Staff, dan jajaran Sekretariat Bawaslu RI.
Lolly menyambut baik kedatangan KISP sekaligus mengapresiasi langkah KISP yang turut serta membantu pengembangan keberlanjutan desa APU di Indonesia.
“Di periode lalu, kita (bawaslu) telah menancapkan upaya ruang partisipasi melalui desa pengawasan dan desa anti politik uang, yang kini sudah ada sebanyak 928 desa. Tentu langkah KISP kita sambut baik sebagai masukan untuk pengembangan ke depan,” ucap Lolly.
Lolly juga menambahkan, saat ini Bawaslu tengah melakukan evaluasi sekaligus rencana pengembangan Desa APU di Indonesia. Target dari evaluasi ini adalah sebagai dasar perluasan penyebaran program Desa APU di setiap Kabupaten dan Kota sekaligus penguatan gerakan dari masyarakat.
Koordinator Umum KISP, Moch Edward Trias Pahlevi juga menyampaikan bahwa KISP siap untuk terlibat dan berkolaborasi ke depan dalam pengembangan Desa APU.
“Hasil dari penelitian ini akan kita kembangkan luarannya menjadi rekomendasi-rekomendasi, untuk masukan bagi pengembangan desa APU ke depan. Dan KISP sebagai LSM yang turut serta dalam jalannya desa APU khususnya di Jogja, siap untuk terlibat ke depan dalam perumusan kebijakan,” Tambah Edward
Pertemuan kemudian ditutup dengan penyerahan Policy Brief tentang “Digital Leadership dalam Pelayanan Pendidikan Pemilih” yang merupakan hasil luaran penelitian KISP sebelumnya yang dilakukan kepada KPU dan Bawaslu di lima Provinsi di Indonesia.SAMBANGI BAWASLU RI, KISP DORONG OPTIMALISASI PENGEMBANGAN DESA APU DI INDONESIA
Foto Bersama Pembicara dan Peserta Muda Bicara 3 KISP
Dalam rangka menyongsong tahun politik 2024, Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) kembali menyelenggarakan talkshow Muda Bicara pada Selasa (31/1) bertempat di Legend Coffee Yogyakarta. Edisi kali ini diselenggarakan dengan tajuk ”Mengembalikan Politik Gagasan Pada Pemilu 2024” yang turut mengundang pemangku kebijakan dan kalangan akademisi. Acara dihadiri oleh beragam elemen muda, dengan tujuan untuk mengembalikan iklim politik gagasan pada Pemilu 2024.
Talkshow dibuka dan dipandu oleh Muhammad Iqbal Khatami, selaku penggiat KISP. Kemudian dilanjutkan sesi pengantar oleh Edward Trias Pahlevi yang merupakan Koordinator Umum KISP. Dalam pengantar Edward menyampaikan bahwa, Muda Bicara menjadi penghubung antara anak muda dan para pemangku kebijakan.
“Platform ini menjadi wadah yang mempertemukan anak muda dan pemangku kepentingan, karena biasanya anak muda hanya diajak untuk datang ke TPS,” ujar Edward.
Dalam sambutannya, Edward juga mengutarakan pentingnya upaya membangun iklim politik gagasan. Hal ini menurutnya dapat dilakukan dengan menghadirkan kelompok muda agar dapat mendorong perannya masing-masing.
Sesi talkshow dibuka dengan pemaparan materi oleh Suharwanta selaku Wakil Ketua DPRD DIY yang berasal dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). Ia membuka materi dengan mengutarakan problematika iklim politik hari ini. Menurutnya, tantangan besar iklim politik hari ini yaitu menciptakan atmosfer politik yang sehat.
”Hal ini menjadi problem bersama, tentang bagaimana kita bisa membuat iklim politik yang sehat. Banyak berkembang politik identitas dan polarisasi, maka politik gagasan ini dapat kita jadikan mainstream,” ucap Suharwanta.
Selanjutnya, ia menutup sesi materi dengan harapan agar anak muda tidak alergi terhadap politik dan dapat berpartisipasi didalamnya.
”Pembahasan isu politik perlu diperluas untuk memantik masyarakat memperbincangkan isu lokal dan menawarkan gagasan solusi. Anak muda dapat mewarnai ini, maka jangan takut masuk dan alergi terhadap politik,” tambah Suharwanta.
Sesi materi kemudian dilanjutkan oleh Muhammad Syafi’i selaku anggota DPRD DIY. Ia membuka sesi materi dengan menyoroti peran anak muda dalam partisipasi politik. ”Perlu riset terhadap cara pandang anak muda kepada politik. Kami sebagai partai politik memandang anak muda sebagai sesuatu yang potensial,” ujar Syafi’i.
Syafi’i menyampaikan bahwa upaya ini dapat diawali lewat partai politik, ia mengambil contoh melalui fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). ”Partai kami ada divisi pemuda sendiri, itu upaya kami untuk mengajak pemuda agar tidak alergi politik dan meningkatkan kapasitas. Dengan demikian politik gagasan dapat tumbuh dengan individu yang berkualitas,” tutup Syafi’i.
Materi terakhir ditutup dengan penyampaian kalangan akademisi, oleh Bachtiar Dwi Kurniawan yang merupakan pengamat kebijakan dan juga dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada penyampaianya, Bachtiar menyoroti fenomena politik gagasan yang dipandang sebelah mata.
”Politik gagasan adalah gagasan yang nggak digagas, padahal upaya ini merawat akal sehat dan kewarasan kita dalam berdemokrasi,” ucap Bachtiar.
Bachtiar mengatakan bahwa pentingnya upaya peningkatan literasi politik, yang dapat mengembalikan iklim politik gagasan. Dalam penutup ia juga menyampaikan karakter politisi yang dibutuhkan saat ini.
”Literasi dan background edukasi politisi kita perlu diupgrade, sehingga daya pikirnya jauh. Kita juga membutuhkan politisi yang baik, pintar dan berani,” tambah Bachtiar.
Sesi talkshow selanjutnya ditutup dengan tanya jawab dengan audiens. Melalui sesi tanya jawab ini harapannya terbangun dialog antara para pemangku kebijakan dan audiens, agar kepentingan kelompok muda dapat terjembatani, sekaligus membangun berkolaborasi dalam mewujudkan politik gagasan. Sehingga nantinya, sistem demokrasi melalui Pemilu yang diselenggarakan dapat melahirkan kebijakan-kebijakan yang menunjang kemashlahatan bersama.
