Monthly Archives: Juni 2023

Banjarnegara — Guna menggali data terkait pengembangan Desa Anti Politik Uang (APU), Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) melakukan kunjungan ke Bawaslu Kabupaten Banjarnegara pada Senin (12/6) bertempat di kantor Bawaslu Banjarnegara. Kunjungan ini sekaligus dalam rangka penggalian data penelitian tentang Evaluasi Program Desa APU yang diselenggarakan oleh KISP berkolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Kedatangan tim peneliti KISP disambut oleh Ketua Bawaslu Banjarnegara, Sarno Wuragil beserta jajaran Komisioner lainnya. Sarno menyambut baik agenda riset ini sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi Bawaslu dalam penyelenggaraan Desa APU ke depan. “Kita sampai saat ini telah mendeklarasikan lima Desa Pengawasan dan lima Desa APU. Tentu dalam pelaksanaannya banyak dinamika, tapi yang jelas dukungan dari masyarakat juga ada,” tambah Sarno.

Guna menggali data lebih dalam, di hari yang sama tim peneliti KISP beserta jajaran Komisioner Bawaslu Banjarnegara kemudian mengunjungi Desa Cendana Kecamatan Banjarnegara. Tim Peneliti KISP melakukan diskusi bersama Kepala Desa Cendana, Tusro.

Tusro menerangkan bahwa spirit anti politik uang di Desa Cendana telah ada sejak lama. “Gerakan menolak politik uang ini sudah saya budayakan sejak saya mencalonkan diri. Saat sosialisasi di warga juga saya ajak warga menolak politik uang. akhirnya apa, banyak tim sukses yang marah-marah ke saya tidak bisa masuk membagikan uang kesini,” terang Tusro.

Spirit tersebut disambut oleh Bawaslu Banjarnegara dan dijadikan sebagai pilot project desa APU di Kabupaten Banjarnegara sejak 2019 lalu.

Sementara itu, Koordinator Umum KISP, Moch Edward Trias Pahlevi mengatakan bahwa cerita pengembangan Desa APU memiliki cerita unik tersendiri dibanding dnegan beberapa daerah lain yang telah diteliti oleh KISP. Hal tersebut tentu dipengaruhi oleh kondisi sosial politik hingga budaya masyarakat setempat.

Yogyakarta – Generasi muda memiliki peran penting dalam dunia perpolitikan, tidak hanya dari segi kuantitas namun juga kualitas. Melalui pandangannya yang segar telah memberikan napas baru untuk dunia politik. Harapannya kaum muda ini dapat berpikir secara rasional yang kemudian menjadi kekuatan pendorong di balik berbagai gerakan transformasi.

Untuk mendorong harapan tersebut, Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) dan Muda Bicara berkolaborasi dengan Pusat Studi Kepemiluan Universitas Sam Ratulangi Manado menyelenggarakan Muda Bicara Talk edisi pertama, yang diselenggarakan pada Sabtu (17/6) melalui Zoom Meeting dan Siaran Langsung Youtube KISP ID.

Dalam edisi kali ini, turut menghadirkan politisi muda yaitu Isti Sri Rahayu dari partai Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Boyke Richard Paparang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Selain itu, terdapat narasumber lainnya yaitu M. Iqbal Khatami selaku peneliti KISP dan Jeremiah F. Kaligis yang merupakan Ketua Pusat Studi Kepemiluan Unsrat. Agenda ini bertujuan untuk memberikan ruang diskusi untuk berbagi perspektif tentang pandangan Gen Z terkait politik gagasan.

Acara dibuka dengan pengantar diskusi yang disampaikan oleh Koordinator Umum KISP, Edward Trias Pahlevi. “Diskusi tentang demokrasi substantif ini bertujuan untuk membedah cara pikir partai dan calon legislatif sehingga pada pemilu mendatang kita tidak hanya terjebak dalam ajakan untuk memilih di TPS, tetapi ada sebuah ide yang didiskusikan,” terang Edward.

Acara dilanjutkan oleh Almaz selaku Host yang melemparkan pertanyaan kepada keempat narasumber. Ada tiga hal utama yang dibahas dalam diskusi ini, yakni terkait tantangan yang dihadapi pada Pemilu 2024, politik gagasan dalam kontestasi, dan strategi dalam mengurangi politik uang.

Salah satu narasumber, Isti, mengutarakan dua tantangan terbesar menjelang pemilu 2024 yaitu politik uang dan kampanye hitam dengan membawa isu SARA. “Politik uang misalnya, telah mengakar kuat karena ekonomi sebagian besar masyarakat berada pada kondisi menengah ke bawah. Apabila praktik seperti ini masih terus dilakukan, tentunya akan mempengaruhi kualitas demokrasi karena calon dipilih bukan berdasarkan gagasan,” terang Isti.

Isti juga menambahkan, pentingnya seorang calon legislatif (caleg) aktif menanam modal sosial di tengah masyarakat melalui keterlibatan aktif dan pembangunan gagasan yang relevan dengan masyarakat. Ia mengaku saat ini dirinya berupaya aktif mengawal isu-isu strategis seperti advokasi kelompok perempuan di daerahnya.

Senada dengan apa yang disampaikan Boyke, maraknya isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) yang dibungkus dengan politik identitas juga menjadi tantangan besar menjelang Pemilu 2024.

Selain itu, Boyke juga menyoroti pentingnya kaderisasi dan ideologisasi oleh partai politik. “Kalau bisa kaderisasi di internal parpol ini juga jelas, juga untuk menjamin loyalitas kepada partai. Kalau dengan partai saja tidak bisa loyal, bagaimana dengan masyarakat?” ungkap Boyke.

Sementara itu, Jeremiah F. Kaligis menyoroti prihal maraknya misinformasi pada pelaksanaan pemilu, “Tantangan lain dalam Pemilu yakni maraknya penyebaran informasi yang tidak akurat (misinformasi). Hal ini karena hoaks memiliki potensi mengganggu proses pengambilan keputusan yang selanjutnya berdampak negatif pada stabilitas politik dan sosial,” jelas Jeremiah.

Muhammad Iqbal Khatami juga menyoroti buruknya iklim demokrasi di ruang media sosial yang dipenuhi oleh hoaks dan informasi bersentimen negatif. Menurutnya, hal tersebut karena belum diarusutamakannya politik gagasan khususnya oleh peran generasi muda.

“Kita perlu bersama-sama mendorong kematangan politik Gen Z dan Gen Milenial, melalui pengarusutamaan politik gagasan sebagai gerakan bersama. Tentu, agar kita generasi muda tidak hanya menjadi objek, namun juga subjek gerakan,” tambah Iqbal.

Garis besar dari diskusi ini adalah sebagai titik awal agar mendorong generasi muda melakukan edukasi dan memberikan contoh dalam bentuk nyata kepada masyarakat. Hal ini dapat disampaikan dengan memberikan gagasan yang sistematik dan struktural agar dapat dipahami dan memberikan kesejahterakan pada masyarakat.

Acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan menghimpun seluruh pertanyaan baik melalui Zoom Meeting maupun live streaming Youtube. Terakhir, acara ditutup dengan closing statement yang disampaikan oleh keempat narasumber.

Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) sejak berdiri pada Tahun 2018 hingga saat ini konsisten memiliki konsen terhadap pengembangan demokrasi dari desa, salah satunya melalui program Desa Anti Politik Uang (APU). Guna bertukar ide dan kisah sukses pengembangan demokrasi di tingkat desa, menyambangi Bawaslu Kabupaten Magelang pada Rabu (7/6) bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Magelang.

Kunjungan ini sekaligus dalam rangka penggalian data penelitian yang sedang dilakukan oleh KISP berkolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Penelitian ini merupakan bagian dari program Riset Inovasi untuk Indonesia Maju (RIIM), yang mengangkat tentang Evaluasi Penerapan Desa APU di Indonesia, yang salah satu objeknya adalah Kabupaten Magelang.

Kedatangan KISP disambut oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, M. Habib Sholeh, beserta jajaran Komisioner dan Staf. Dalam paparannya, Habib menyambut baik penelitian yang dilakukan KISP dan berharap menjadi masukan yang baik untuk pengembangan Desa APU ke depan. “Ini seperti medical check-up buat kami, kami jadi mengkoreksi kira-kira apa kekurangan kami dalam menjalankan program anti politik uang di Desa ini,” terang Habib.

Habib juga menambahkan bahwa sejak menjelang Pemilu 2019 sudah berkomitmen untuk menyukseskan gerakan anti politik uang di tingkat desa tersebut. “Walaupun dengan anggaran seadanya, kami berupaya semaksimal mungkin agar program ini berdampak dan berkelanjutan. Kami meminta support pemda, pengawas tingkat kecamatan juga desa, dan juga desa-desa yang menjadi sasaran untuk turut menyukseskan,” tambah Habib.

Sementara itu, Koordinator Umum KISP, Moch Edward Trias Pahlevi juga menyampaikan bahwa kesuksesan beberapa desa di Kabupaten Magelang dapat menjadi kisah sukses dan role model penguatan demokrasi dari desa. Tentu saja strategi dan kolaborasi yang baik di Kabupaten Magelang dalam pengembangan desa APU ini bisa menjadi contoh, sekaligus motivasi kita bersama dalam usaha penguatan demokrasi dari desa,” ungkap Edward.

Sambangi Desa Mangli

Guna melihat langsung bagaimana upaya perlawanan terhadap politik uang di tingkat desa tersebut, KISP mengunjungi salah satu desa APU yang ada di Kabupaten Magelang, yaitu Desa Mangli di Kecamatan Kaliangkrik. Kedatangan KISP disambut oleh Kepala Desa Mangli, Yatno, beserta jajaran pemerintah desa, PKK, dan Pengawas Pemilu Desa.

Menariknya, Desa Mangli telah menginisiasi Peraturan Kepala Desa (Perkades) tentang Anti Politik Uang. Perkades ini telah mengatur sanksi sosial kepada masyarakat yang memberi atau menerima politik uang. “Jadi kita berikan sanksi sosial, dikucilkan di masyarakat, jika ada yang menerima money politic. Dengan begitu masyarakat tidak berani,” terang Yatno.

Yatno juga menerangkan bahwa partisipasi masyarakat terhadap gerakan ini sangat aktif dan mendukung penuh. Sehingga, ketika pemilu berlangsung masyarakat benar-benar dapat memilih kandidat berdasarkan rekam jejaknya. Selain itu, Yatno juga menuturkan bahwa ada traumatis di benak masyarakat terhadap janji-janji dan politik uang yang diberikan oleh kandidat pada momentum pemilu.