Yogyakarta – Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) menerjunkan sekitar 80 orang pemantau ke sekitar 350 lebih tempat pemungutan suara (TPS) se- Daerah Istimewa Yogyakarta. Guna merangkum seluruh temuan dari hasil pemantauan di lapangan pada proses pemungutan dan penghitungan suara, KISP mengadakan Diskusi Media bertajuk “Rilis Pemantauan dan Survei Pemilih Pemilu 2024” pada Rabu (14/2) di Ndalem Hanoman Yogyakarta.
Manajer Pemantau Pemilu 2024 KISP, M Iqbal Khatami mengatakan bahwa di Hari H Pemungutan Suara, Pemantau KISP fokus mengamati potensi-potensi pelanggaran.
“Temuan dari teman-teman merupakan hasil amatan terhadap potensi-potensi pelanggaran, seperti kampanye baik berupa ajakan maupun APK yang masih terpasang, intimidasi, prosedur teknis pemungutan suara, hingga aksesibilitas TPS,” terang Iqbal.
Selain itu, menurutnya KISP juga melakukan survei ke 400 responden pemilih di DIY. “Kami juga menyebarkan kuisioner persepsi pemilih untuk menanyakan pengalaman mereka mencoblos di 2024. Tujuannya adalah untuk bahan evaluasi dan masukan pelaksanaan pemilu ke depan,” tutur Iqbal.
Adapun hasil rilis temuan dan survei KISP pada pemilu 2024 dapat diunduh melalui link berikut!
Sleman – Relawan Bergerak 1912, yang merupakan Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Gibran menghelat kampanye terbuka bertajuk “Senam Indonesia Maju” di lapangan Pandowoharjo, Sawahan, Sleman, DIY, pada hari Sabtu (27/1/2024). Konsep kampanye tersebut adalah senam massal pagi dimulai pukul 06.00 WIB mengundang partisipasi sekitar 5.000 warga Sleman dan sekitarnya. Turut hadir pula anggota tim relawan Bergerak 1912 DIY, Sri Purnomo (Caleg DPR RI PAN), Suharwanta (Ketua DPW PAN DIY), Dzulfikar Tawalla (PP Pemuda Muhammadiyah), serta beberapa tokoh masyarakat lainnya.
Kendati kampanye terbuka ini adalah bagian dari agenda paslon nomor urut dua, namun Prabowo maupun Gibran tidak turut serta dalam kegiatan tersebut. Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Perdagangan RI sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional dan Tim Kampanye Nasional, Zulkifli Hasan atau yang akrab disapa Zulhas, hadir mewakili. Pasca-senam bersama, dilanjutkan dengan orasi politik yang disampaikan oleh Zulhas. Dalam orasinya, Zulhas mengangkat beberapa poin, termasuk tawaran program dari paslon nomor 2, seperti pemberian makan siang dan susu gratis untuk anak-anak.
“Prabowo-Gibran memberikan program makan siang gratis untuk anak – anak sekolah, telur sama daging, dan di kasih minum susu buat anak – anak sekolah, bukan buat bapak – bapak, karna bapak – bapak sudah punya susu masing – masing,” terang Zulhas.
Zulhas juga menyampaikan komitmen bahwa pasangan calon Prabowo-Gibran bersama tim Koalisi Indonesia Maju akan melanjutkan program-program Presiden Joko Widodo seperti bantuan sosial, IKN, bantuan KIS dan KIP.
“Karena pak Jokowi telah membangun bangsa Indonesia dimana – mana, tol dimana – mana, bandara di bangun, IKN dibangun, masyarakat diberi bantuan Bansos, bantuan KIS, KIP, bantuan langsung tunai, maka berhenti apa lanjut?? Pokoknya pembangunan harus kita lanjutkan, setuju?,” tutur Zulhas.
Zulhas menekankan bahwa pemilu merupakan pesta demokrasi, sehingga paslon nomor dua harus menyikapi dengan gembira dan Zulhas juga menyampaikan paslon Prabowo-Gibran optimis menang satu putaran.
“Ini namanya pesta, karena pesta maka kita bergembira, kita hiburan, kita joget, kita sambut Pemilu ini, Prabowo Gibran satu Putaran. Setuju? Pokoknya pembangunan harus kita lanjutkan, setuju? Prabowo Gibran siap satu putaran. Kita Pendukung Prabowo Gibran tidak menjelek-jelekkan orang lain tidak menjelek – jelekan paslon lain,” sambung Zulhas.
Kemudian, setelah orasi politik oleh Zulhas, acara kampanye terbuka paslon nomor urut dua tersebut dilanjutkan dengan pembagian doorprize dan hiburan-hiburan. Menariknya, hadiah doorprize yang dibagikan merupakan barang atau pemberian yang fantastis seperti paket umroh, motor listrik, jam tangan, sepeda, paket elektronik dan lain-lain. Kemudian dilanjutkan dengan penampilan musik oleh Tri Suaka (Musisi Yogyakarta). Acara kampanye terbuka paslon nomor urut dua dengan tema “Senam Indonesia Maju” tersebut berjalan dan selesai dengan tertib dan acara selesai sekitar pukul 09.30 WIB.
Pemantauan oleh Komite Independen Pemantau Pemilu (KISP) terhadap kehadiran Menteri Perdagangan RI, Zulkifli Hasan, dalam kegiatan kampanye terbuka Pasangan Calon Prabowo-Gibran pada Sabtu (27/1/2024), menimbulkan kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye politik Pemilu 2024. Meskipun Prabowo atau Gibran tidak turut serta dalam kampanye tersebut, kehadiran Zulhas sebagai Menteri yang masih menjabat dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional, serta Tim Pemenangan Pasangan Capres-Cawapres 02, mengundang perhatian.
Dalam orasi politiknya, Zulkifli Hasan memberikan tawaran program dari paslon nomor urut dua, mengemukakan rencana pemberian makan siang dan susu gratis untuk anak-anak sekolah. KISP mencatat bahwa kehadiran seorang menteri pada acara kampanye dapat memunculkan potensi penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik tertentu.
Penting untuk dicatat bahwa pemilu adalah pesta demokrasi yang seharusnya dijalankan secara adil dan transparan. Namun, kehadiran seorang menteri aktif dalam kampanye terbuka dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam akses dan penggunaan fasilitas negara.
Selain itu, adanya doorprize dengan nominal yang fantastis seperti paket umroh dan barang-barang lainnya juga menjadi hal yang patut disoroti. Meskipun, ketegasan aturan terkait pemberian doorprize dalam kegiatan kampanye masih simpang siur, akan tetapi di UU Pemilu 7 Tahun 2017 Pasal 280 Ayat 1 khususnya pada huruf J berbunyi; “Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.”
Begitupun dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 15 tahun 2023, juga diatur bahwa para calon presiden dan wakil presiden yang menjadi peserta Pilpres 2024 boleh membagikan bahan kampanye kepada masyarakat. Bahan kampanye bisa dalam bentuk berbagai jenis barang. Setiap bahan kampanye yang dipasang atau dibagikan kepada masyarakat ada batasan nominalnya jika diuangkan, yakni maksimal bernilai Rp100 ribu.
Dalam hal ini, KISP mendesak dan mendorong Bawaslu untuk memperjelas dan mempertegas terkait penegakkan aturan tersebut.
Pemantauan ini memperkuat kebutuhan untuk mengawasi ketat partisipasi pejabat negara dalam kegiatan kampanye guna memastikan bahwa pemilu berlangsung dalam lingkungan yang seimbang dan demokratis. Potensi penyalahgunaan fasilitas negara untuk kampanye politik, serta pemberian materi terhadap peserta kampanye dapat merusak integritas pemilu dan perlu diatasi dengan tindakan preventif dan penegakan hukum yang tegas oleh Bawaslu.
