UPAYA PERWUJUDAN PEMILIH BERKUALITAS DALAM PILKADA 2020

Oleh: M. Naufal Rofi

(Mahasiswa Ilmu Pemerintahan UMY)

Musyawarah secara mufakat dengan menggunakan konsep perwakilan yang tertuang dalam Sila ke-4 Pancasila menggambarkan bahwa Pemerintah sebagai “Wakil” bagi rakyat memiliki tugas dalam mewakilkan suara rakyat sesuai dengan prinsip demokrasi yang dianut oleh Indonesia. Setiap individu dalam pemerintahan tersebut tentunya harus melalui proses untuk dapat menjadi para wakil rakyat, tidak lepas dari konsep yang disampaikan oleh Abraham Lincoln bahwasannya demokrasi merupakan suatu kepemimpinan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu kedaulatan tertinggi dalam Negara demokrasi dipegang oleh rakyat, maka partisispasi penuh dalam memilih para wakil mereka adalah suatu hak mutlak yang harus dimiliki setiap masyarakat.

Terdapatnya konsep Pemilu sebagai sebuah kegiatan yang bertujuan untuk memilih para wakil rakyat tersebut merupakan upaya Pemerintah dalam melaksanakan prinsip demokrasi, dengan disamping memberikan pemahaman terkait pendidikan pemilu. Memahami kriteria paslon yang maju juga perlu diperhatikan oleh setiap masyarakat, dengan memahami segala konsep pendidikan pemilu tersebut diharapkan agar partisipasi yang diberikan masyarakat dapat menghasilkan terpilihnya wakil rakyat yang kompatibel, sesuai dengan apa yang bangsa dan Negara ini butuhkan.

Perlunya menyadari bahwa wakil rakyat yang akan dipilih haruslah memiliki pemahaman berfikir serta bekerja dan bergerak sesuai dengan kondisi politik Negara, sebagai satu langkah mendewasakan kehidupan berdemokrasi. Pintar dalam berfikir dan cerdas dalam bertindak yang tentunya sesuai dengan bidang pemerintahan akan memberikan dampak positif bagi perkembangan Negara. Dalam prinsip manajemen pemerintahan, terdapat 3 point yang menjadi acuan nilai kerja kepemimpinan. Yaitu input, proses dan output. Penjelasan mengenai bagaimana ketiga konsep tersebut tidak terlepas dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program yang dimiliki oleh organisasi kepemimpinan tersebut. Program yang tepat serta dapat berkelanjutan dan tentu saja dilaksanakan dengan konsep efektivitas dan efisiensi menjadi rapor hijau tersendiri bagi organisasi kepemimpinan tersebut.

Tercatat pada tanggal 9 Desember 2020, Indonesia akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah serentak, dan tentu sudah sejak jauh-jauh hari para kontestan dari partai politik yang mengusungnya dalam perebutan kursi kekuasaan di berbagai daerah tersebut telah memiliki strategi serta cara atau bahkan manuver masing-masing untuk memenangkan kontes yang berlangsung selama 5 tahun sekali tersebut. Seperti halnya dengan Pemilu, menjaga prinsip demokrasi dalam Pilkada pun tetap menjadi kunci inti keberlangsungan kegiatan tersebut yang dalam maksud bahwa hak dalam memilih dan dipilih menjadi hak mutlak bagi setiap individu. Rekrutmen dalam demokrasi seharusnya dapat menjadi rekrutmen kepemimpinan yang paling dewasa diantara rekrutmen sistem pemerintahan lainnya, mengingat para kontestan yang bersaing diharuskan memiliki kompetensi dan kapabilitas untuk maju sebagai pejabat politik, meskipun terdapat beberapa kasus yang menunjukkan bahwa kemampuan tersebut ternyata tidak terwujud oleh paslon ketika terpilih. Oleh karena itu, pemberian literasi pendidikan politik kepada masyarakat dapat membantu dewasanya kondisi politik Negara karena salah satunya tercipta melalui Pemilu yang berkualitas. Hak yang digunakan setiap individu tersebut merupakan kunci keberhasilan, dalam artian bukan lagi hanya sebatas mencoblos, melainkan dapat melihat serta memilih kriteria pemimpin yang sesuai dengan kebutuhan daerahnya.

Penulis tertarik dengan tulisan yang disampaikan oleh A.M Lilik Agung, seorang trainer profesional dimana beliau mengemukakan bahwa terdapat 4 pilar kepemimpinan penting dimana pilar tersebut dapat menjadi acuan masyarakat dalam memilih seorang pemimpin, diantaranya : Integritas. Memahami pilar ini dapat kita perhatikan dalam bentuk karakter diri serta perilaku etis yang dimiliki oleh masing-masing paslon, bagaimana mereka menggambarkan citra diri mereka selaku contoh bagi masyarakat daerahnya. Seperti yang disampaikan oleh MENDAGRI Tito Karnavian ketika sedikit ‘menyentil’ tampilan dari Wakil Wali Kota Palu Sigit Purnomo Said atau lebih akrab dipanggil Pasha Ungu yang mewarnai rambutnya sehingga terlihat mencolok, MENDAGRI menganggap hal tersebut tidaklah pantas dilakukan oleh seorang pemimpin daerah, ia mengatakan bahwasannya setiap wakil rakyat haruslah dapat menunjukkan sikap serta citra kenegaraannya, dengan salah satunya berpenampilan dan memiliki sikap dan perilaku layaknya seorang pemimpin yang berwibawa. Kapabilitas. Pilar ini memberikan kita pemahaman bahwasannya pemimpin yang layak adalah pemimpin yang memiliki pengetahuan dan keterampilan akan bidang pekerjaannya, sehingga produktivitas pekerjaan yang dihasilkan dapat mencapai kualitas yang baik. Trend popularitas seseorang dari mencari peruntungan dalam dunia politik di Indonesia khususnya bukan lagi menjadi bahasan baru, trend tersebut banyak dimanfaatkan oleh para artis yang terjun kedalam politik karena merasa mampu mendapatkan banyak suara. Tentu saja hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana kriteria latar belakang atau pengalaman dari para paslon yang berasal dari artis-artis tersebut, apakah cukup mengandalkan popularitas semata ? atau justru mampu memiliki kapabilitas seperti para akademisi ?. Otoritas. Organisasi kepemimpinan khususnya dalam pemerintahan haruslah memiliki cara atau strategi agar segala kebijakan yang berjalan mampu untuk bergerak secara seimbang. Pilar otoritas ini membantu kita untuk memahami bahwasannya aturan serta regulasi kebijakan yang diciptakan harus diawasi dengan disiplin oleh pemimpin guna menjamin keberhasilan program kerja daerah yang sudah direncanakan dan dijalankan. Karitas. ‘melayani, bukan dilayani’, prinsip kerja tersebut bukanlah suatu yang asing bagi sebuah kepemimpinan demokrasi. Pilar ini mengingatkan kita kembali bahwasannya seorang pemimpin adalah pelayan masyarakat dengan kembali kepada prinsip demokrasi yang menyatakan bahwa ‘kedaulatan berada di tangan rakyat’, prinsip yang seharusnya menyadarkan para pemimpin atau para wakil rakyat untuk senantiasa bekerja semata-mata demi kepentingan rakyat, bangsa dan Negara.

Pilar-pilar tersebut dapat dijadikan acuan dalam memilih para kepala daerah kelak, dengan memandang pilar tersebut mampu untuk menciptakan kehidupan demokrasi masyarakat yang kritis serta dewasa dalam menilai dan menghasilkan para kepala daerah yang kompatibel, cerdas dan mampu memahami kondisi ruang publik daerahnya masing-masing.

Melihat kondisi Negara sekarang yang masih harus berjuang melawan pandemi Covid-19 tentunya menjadi kesulitan tambahan untuk dapat fokus kepada urusan Pilkada kelak, maka dari itu sangatlah penting peran dari para relawan dalam masyarakat yang konsen terhadap isu politik dan pemilu serta peran penting dari media untuk membantu Pemerintah dalam mengedukasi masyarakat, bukan hanya tentang regulasi Pemilu saja namun untuk mampu melihat dan memahami visi misi bahkan latar belakang para calon pemimpin tersebut. Dengan kondisi yang memaksa banyak bertumpu kepada peran virtual, maka peran pihak media sangatlah dianggap penting untuk senantiasa menyampaikan segala informasi yang tentunya tepat dan akurat. Tugas penting bagi semua pihak untuk senantiasa membantu merubah kecenderungan perilaku memilih masyarakat yang belum rasional, sehingga mampu kedepannya untuk melihat kesamaan ideologi dan visi perjuangan yang dimiliki setiap paslon.

Follow and Visit Us
Share it
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter
INSTAGRAM
GOOGLE

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.