PEREMPUAN DALAM KACAMATA POLITIK

Oleh : Delila Putri Sadayi

(Mahasiswa Ilmu Pemerintahan UMY/ Pegiat Komite Independen Sadar Pemilu)

“ Feminis bergaun politis, bukan boneka berwajah manis dengan karcis politis”

Rangkaian kalimat bermajas tersebut menggambarkan bagaimana seorang perempuan yang hadir dalam dunia politik, bukanlah sebagai boneka berwajah manis yang bermakna sebagai objek atau benda yang kemudian diberikan suatu karcis politik yang biasanya berupa kesempatan karena memiliki hubungan dekat dengan orang orang politik seperti keluarga, suami, atau ayah yang sudah terlebih dulu terjun dalam dunia politik sehingga memiliki kesempatan mudah untuk bisa terjun berpolitik. Berbeda dengan perempuan yang tidak memiliki kedekatan dengan kerabat yang sudah hadir terlebih dulu dalam dunia politik, maka akan sangat sulit baginya untuk bisa hadir di dalamnya. Sehingga dalam kinerjanya tidaklah diukur sebagai kualitas yang dimiliki oleh perempuan tersebut, namun justru sebaliknya. Sebagai contohnya saja Puan Maharani sebagai puteri yang keluarganya telah lama berpolitik,memiliki kesempataan yang besar untuk terjun dalam dunia politik, apabila kita bandingkan dengan Tsamara Amany yang harus mengkritisi Fahri Hamzah terlebih dahulu yang kemudian menjadi viral sebagai perempuan kritis politik,   begitulah contoh analogi perempuan berkarcis politik.

Sebelum jauh membahas bagaimana peran perempuan dalam dunia politik dan melihat urgensi dari kebutuhan peran perempuan dalam politik diukur melalui kualitas atau kuantitas, sejenak kita melihat kilas balik kehidupan perempuan yang menyebabkan perempuan menjadi manusia inferior sehingga implikasi yang terjadi kemudian adalah rendahnya keterwakilan perempuan untuk hadir dalam ruang publik salah satunya meliputi dunia politik.

Lalu apa yang menyebabkan perempuan menjadi manusia inferior sehingga sangat rendah sekali perempuan yang hadir dalam ruang publik terlebih dalam dunia politik ?

Berbicara tentang perempuan sebagai manusia inferior, yang diidentikkan dengan dapur, sumur, dan kasur, dimana akar permasalahannya diawali dengan sejarah yang membangun budaya patriarki di tengah masyarakat yang kemudian menjadikan perempuan sebagai manusia inferior. Patriarkisme yang dibangun di tengah masyarakat beranggapan bahwasannya laki laki adalah yang utama dibandingkan perempuan, dan haram bagi kaum perempuan untuk dapat hadir dalam ruang publik. Hal inilah yang kemudian membangun karakter perempuan menjadi terbelakang, perempuan tidak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan dan kesempatan yang sama seperti laki laki sehingga perempuan menjadi termarginalkan. Perempuan dianggap sebagai dewi yang cantik jelita namun di tololkan dengan tidak diberikan hak untuk mengembangkan potensinya sebagai manusia yang memiliki akal dan pikiran.

Lalu bagaimana kenyataan yang terjadi saat ini ?

Perempuan yang hadir dalam politik atau parlemen saat ini memang masih sangat rendah. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia politik,langkah yang tengah dilakukan saat ini dengan membentuk kebijakan yang mewajibkan perempuan hadir dalam politik minimal dengan batas kuota 30%. Namun pada kenyataanya kuota tersebut tidak pernah tercapai, menurut data yang disampaikan DPR RI, bahwasannya jumlah perempuan pada periode 2014-2019 ini hanya sebesar 17,32%, sedangkan kita juga bisa melihat siapa perempuan yang hadir dalam dunia politik saat ini masih sangat rendah perbandingannya dengan laki-laki.

Sebenarnya kebijakan kuota 30% perempuan belum mampu mengatasi permasalahan rendahnya keterwakilan perempuan, justru menimbulkan permasalahan baru yang merubah pandangan masyarakat terhadap perempuan. Untuk memenuhi kuota tersebut, perempuan diibaratkan sebagai alat politik  dengan karcis politik tersebut yang mana menguntungkan partai politik, karena partai politik tidak dapat mengikuti konteslasi pemilu sebelum memenuhi syarat keterwakilan perempuan dengan kuota minimum 30%, yang tertuang dalam UU 8/2012 tentang PEMILU. Akibatnya yang terjadi partai politik tidak mementingkan secara kualitas, melainkan kuantitas untuk pemenuhan syarat tersebut, dan apabila perempuan yang terpilih bukan karna kualitasnya maka yang terjadi ialah perempuan tersebut tidak bisa merepresentasikan kepentingan perempuan. Begitulah perempuan dalam kacamata politik. Pemerintah perlu mengkaji ulang terhadap kebijakan tersebut, supaya dapat meningkatkan partisipasi perempuan tanpa mendiskriminasikannya terlebih dengan menjadikannya sebagai alat politik untuk kepentingan politik.

Follow and Visit Us
Share it
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter
INSTAGRAM
GOOGLE

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.