Nasib Demokrasi Pasca Pemilu 2019 ditangan Mahkamah Konstitusi

Oleh : Delila Putri Sadayi

(Mahasiswa Ilmu Pemerintahan UMY/ Pegiat KISP)

“ Demokrasi merupakan sistem terburuk dari yang terburuk ”

Apakah serangkaian kalimat tersebut sudah cukup untuk mewakili kondisi demokrasi Indonesia pasca Pemilihan Umum Serentak 2019?. Berbagai polemik yang terjadi pada pemilihan umum 2019 ini yang pada akhirnya berujung pada Mahkamah Konstitusi. Pemilihan umum 2019 yang di klaim sebagai pemilu yang paling rumit di dunia, dimana pemilihan umum dilakukan secara serentak dengan memilih presiden dan wakil presiden, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, dan DPD. Dalam prosesnya pun dari tahapan hingga pada hasil dari Pemilihan Umum serentak 2019 ini menimbulkan berbagai polemik yang kemudian mencederai makna dari demokrasi itu sendiri.

Secara harfiah demokrasi memiliki makna pemerintahan rakyat, dimana Abraham Lincoln mengemukanan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam hal ini belum sepenuhnya para tekhnokrat pun juga masyarakat itu sendiri dapat memahami dari makna demokrasi tersebut hingga pada kenyataanya menimbulkan berbagai polemik, diantaranya mulai dari tahapan prosesnya, berbagai DPT bermasalah, serta indikasi kecurangan yang ditemukan. Apakah azaz Pemilihan Umum yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil benar diterapkan pada Pemilu Serentak 2019? Namun pada kenyataannya, permasalahan ini berujung pada meja Mahkamah Konstitusi. Dengan berujungnya pada Mahkamah Konstitusi ini membuktikan bahwasannya ada permasalahan yang ditemukan serta terciderainya azaz tersebut. Lantas, Apakah Pemilihan umum 2019 ini berhasil sebagai wadah dari demokrasi untuk menentukan pemimpin secara adil? 

Berdasarkan real count KPU, pasangan 01 Jokowi-Ma’ruf sebagai petahana memperoleh suara 85.607.362 (55,50%), sedangkan pasangan 02 Prabowo-Sandi memperoleh 68.650.239 (44,50%) suara, dengan demikian KPU menetapkan pasangan 01 Jokowi-Ma’ruf sebagai pemenang dari hasil pemilihan presiden 2019. Namun Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan 02 Prabowo-Sandi melakukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi karena menemukan berbagai bentuk kecurangan serta ketidakadilan pada pemilihan umum 2019.  Berbagai aksi menuntut keadilan pemilu yang dilakukan atas nama kedaulatan rakyat pun juga turut mengawal nasib demokrasi Indonesia.

Hari ini, Pemilihan umum merupakan suatu konflik yang melembaga, terstruktur, dan sistematis. terlebih pada pemilihan umum 2019 yang dilakukan secara serentak yang memilih presiden dan wakil presiden serta calon legislatif, dimana yang menjadi fokus sorotan publik adalah pemilihan presiden dan wakil presiden, sedangkan masyarakat tidak banyak mengetahui tentang calon pemimpin legislatif, serta berbagai polemik yang terjadi didalamnya, apakah dengan demikian dapat menjamin nasib bangsa Indonesia untuk 5 tahun mendatang?

Perlu evaluasi secara besar-besaran untuk pemilihan umum 2019, bukan hanya sebagai sebuah formalitas belaka seperti pada pemilu 2014 yang nyatanya sengketa hasil pemilihan umum masih terulang kembali pada pemilu 2019 kali ini.

Tahapan proses persidangan terhadap gugatan permasalahan pada pemilu 2019 kini telah usai, hanya tinggal menunggu hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Harapannya apapun hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi merupakan keputusan yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Selain itu, sebagai anak bangsa perlu kesadaran berbangsa dan bernegara sesuai dengan falsafah pancasila dan UUD 1945 untuk mempertahankan nasib demokrasi bangsa Indonesia, sehingga permasalahan yang sama tidak terulang kembali. .

Follow and Visit Us
Share it
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter
INSTAGRAM
GOOGLE

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.