PEMILU DAN PROPAGANDA

Oleh: Rizki Andiansyah

(Kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia/GMNI Kota Banjar)

Pemilu serentak 2019 bisa di bilang pemilu yang memiliki masalah beragam dan cukup signifikan, dari mulai saling menyerang argumen dan saling menyerang masalah personalitas hingga adanya permasalahan isu-isu tentang pemilu yang curang. Disini saya menulis hanya ingin menyapaikan aspirasi tidak ingin menyampaikan ataupun merujuk ke salah satu paslon, pileg, maupun parpol. Bisa di bilang masyarakat telah terpolarisasi dengan berbagai propaganda yang muncul di dalam hajat demokrasi ini, dari mulai gertakan di dalam pernyataan salah satu paslon di beberapa bagian debat yang di selenggarakan KPU RI, langkah yang di lakukan oleh kedua paslon tersebut justru sangat di sayangkan dalam hal ini masyarakat mempunyai harapan lebih dalam setiap pemilu yang di selenggarakan, tetapi lagi-lagi kedua paslon membuat beberapa blunder dalam menyampaikan keefektifannya berkampanye, mayoritas isi dari kampanye yaitu menyerang masalah personalitas dan mengklaim satu sama lain. Sungguh sangat disayangkan seseorang yang ingin memimpin negara besar tidak mempunyai dialektika yang serius dalam menyampaikan keinginan dan programnya nanti selama memimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang saya soroti dalam hal pemilu kali ini adalah surat suara yang terlalu banyak sehingga ya bisa di bilang ini agak membuat masyarakat bahkan petugas PPK, PPS, KPPS kewalahan dalam menyelenggarakan pemungutan dan perhitungan suara, banyak yang mengeluhkan masyarakat sepuh terutamanya dalam menyikapi surat suara yang jumlahnya terlalu banyak. Hasil observasi yang dilakukan ke beberapa TPS, ada beberapa masyarakat yang datang ke TPS tetapi tidak menyalurkan semua hak suara nya dengan alasan mereka tidak mengenali beberapa calon legislatifnya, memang betul bila banyak argumen yang menguatkan tentang banner ataupun baliho orang orang yang mencalonkan di tatanan legislatif terhitung banyak dan tak sedikit juga, tetapi mengapa masyarakat masih mengeluhkan beberapa caleg yang mereka tidak kenali? padahal dari beberapa sosial media berbasis teknologi mereka juga berkampanye, jawabannya adalah karena pemahaman masyarakat dalam segi hal teknologi belum merata dan tak semua orang mempunyai perangkat yang memadai. Selain itu, langkah terakhir adalah dari baliho ataupun banner paslon, namun masyarakat masih belum mengenali pileg yang akan mewakili dan memimpin mereka. Jawaban atas permasalahan tersebut adalah kurangnya kampanye terbuka antara masyarakat dan calon legislatif tersebut, seharusnya dalam hal kampanye, calon legislatif didaulat untuk lebih inovatif untuk memperkenalkan diri dan mengenalkan apa yang akan mereka jual/program-program kejanya untuk mewakili masyarakat 5 tahun kedepan. Namun, mereka terlalu membuat masyarakat fragmatis dalam hajat demokrasi seharusnya sosok wakil rakyat harus bisa menjelma menjadi sang penyambung lidah rakyat tidak menjadi sosok yang ingin instan dan memiliki kekuasaan lalu menelantarkan rakyat.

Sistem demokrasi di negara kita bisa di bilang bagus dan juga kurang bagus kenapa? Saya mengutip juga dari beberapa kutipan media luar negri yang mengapresiasi  pemilu 2019, hingga beberapa tokoh dunia yang memuji jalannya hajat demokrasi 2019 ini, namun saya sedikit mengutip juga kata kata dari Prof. Mahfud M.D “KPU selalu salah di mata yang kalah” saya setuju dengan statement seperti itu sebab kenapa? untuk menjadi seseorang pemimpin yang ingin duduk di takhta kekuasaan adalah membuat propaganda yang cukup tinggi dan besar gesekannya, sebab untuk mengalahkan seorang petahana, oposisi selalu melakukan hal apa saja untuk meruntuhkan hegemoni seorang petahana, lembaga negara yang telah di sumpah dan di ikrar atas nama tuhan dan kepercayaan masing masing, mungkinkah bisa bertindak secara inkonstitusional? Saya rasa belum tentu sistem fleksibilitas KPU RI sangat mendominasi dalam hal menunaikan kewajibannya menyampaikan hak dan aspirasi rakyat dalam memilih pemimpinnya, sangat di sayangkan tentang aksi yang menentang hal tersebut saya rasa masalah berdemontrasi dan ricuh bukan langkah yang tepat, lalu KPU RI pun menimbulkan sedikit gesekan tambahan dengan mengumumkan hasil final pemilihan presiden 2019 diluar jam yang wajar, ada apa dengan KPU RI? Mengumumkan hasil final di luar jam yang sewajarnya? saya memiliki argumen yang cukup pas juga untuk menjadi lembaga negara yang didaulat netral memang juga harus menimbulkan sedikit gesekan untuk kesinambungan yang dibuat oleh kubu oposisi sebab kenapa? Hal tersebut bisa membuktikan bahwa kinerja sistem KPU RI sangat fleksibilitas dalam menunaikan kewajibannya.

Tercatat juga ada 2.366 TPS yang dikutip oleh Bawaslu RI dalam media CNN media yang kurang ramah untuk disabilitas dan masyarakat berkebutuhan khusus, dari mulai TPS yang sulit di jangkau oleh penyandang disabilitas,kondisi TPS yang berbatu,berumput tebal,dan memiliki anak tangga. Padahal data penyandang disabilitas di pemilu 2019 adalah 1,2 juta orang, bisa di bilang data yang cukup banyak namun sangat di sayangkan sistem yang di terapkan belum layak untuk penyandang disabilitas, karena untuk menjadi pemilu yang lebih humanis memang butuh proses tetapi alangkah baiknya dengan antisipasi yang tidak terlalu jauh dengan yang di atur oleh undang-undang yang berlaku, sebab pemilu adalah kesataraan hak rakyat, rakyat memiliki hak yang sama tidak ada perbedaan, tidak mengenal apa kepercayaan, tidak melihat status ekonomi seseorang, bahkan tidak melihat seseorang penyandang disabilitas atau bukan, karena pemilu adalah jalan keluar masyarakat yang menginginkan pembaharuan terhadap sistem tatanan demokrasi negaranya.

Follow and Visit Us
Share it
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter
INSTAGRAM
GOOGLE

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.