Audiensi Dengan Bawaslu DIY, KISP Serahkan Laporan Pemantauan


kisp-id.org. Yogyakarta – Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) hari ini (17/4) memberikan Hasil Pemantauan Pemilu kepada Komisioner Badan Pengawas Pemilu (bawaslu) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Ruang Rapat Bawaslu DIY.

Komisioner Bawaslu DIY diwakili oleh Bapak Bagus Sarwono, Bapak Agus Muhamad Yasin, Ibu Sutrisnowati dan Ibu Sri Rahayu menyambut baik hasil temuan pemantauan Pemilu oleh KISP ini.

Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) pun dalam audiensi menyayangkan akan kejadian yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Salah satunya bagi pemilih dengan status pindah memilih atau pengguna form A.5.

Beberapa pemilih yang menggunakan form A.5 atau yang masuk kedalam dptb tidak diperkenankan untuk memilih lantaran surat suara yang kurang dan tidak masuk kedalam rekap DPTb.

Kami selaku pemantau menyayangkan akan hal tersebut dan harapannya penyelenggara pemilu bisa tegas dalam memberikan pemenuhan hak pilih bagi masyarakat.

Follow and Visit Us
Share it
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter
INSTAGRAM
GOOGLE

Mungkin Anda juga menyukai

2 Respon

  1. Tiya berkata:

    Setiap warga Negara memiliki Hak Asasi. Hak asasi tersebut dinamakan hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Salah satu hak tersebut yaitu mengenai hak politik. Hak memberikan suara atau memilih (right to vote) merupakan hak dasar (basic right) setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh Negara. Ketentuan mengenai ini, diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A (1), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C (1) UUD 1945. Perumusan sejumlah pasal tersebut sangat jelas bahwa tidak dibenarkan adanya diskirminasi mengenai ras, kekayaan, agama dan keturunan. Ketentuan UUD 1945 di atas mengarahkan bahwa negara harus memenuhi segala bentuk hak asasi setiap warga negaranya, khususnya berkaitan dengan hak pilih setiap warga negara dalam Pemilihan Umum (Pemilu), Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia. Makna dari ketentuan tersebut menegaskan bahwa segala bentuk produk hukum perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu, Pilpres dan Pilkada, khususnya mengatur tentang hak pilih warga negara, seharusnya membuka ruang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk bisa menggunakan hak pilihnya.

    Teman-teman saya yang sedang merantau tidak pulang ke daerah asalnya. Sehingga mereka mengurus A5 agar bisa mencoblos. Ketika mereka sudah mengurus A5 tersebut ternyata mereka diombang-ambingkan. Diombang-ambingkan misalnya mereka sudah datang pagi hari, tapi oleh pihak pnitia pemungutan suara di suruh untuk mencoblos sekitar jam 12 – jam 1. Namun ketika sudah waktunya, mereka telah kehabisan surat suara. Sehingga mereka tidak bisa mencoblos. Engga cuma 1 loh yang mendapat perlakuan seperti itu. Banyak lohhhhhhhhhhhh. Padahal itu adalah first time mereka memilih dalam pemilu.

    Ini sih, sangat disayangkan sekali. Kenapa diberitahukan, digempor-gemporkan adanya A5 supaya bisa memilih. Ehhh ternyata, surat suara habis dan tentu mereka tidak diijinkan untuk memilih. Apakah ini Pelanggaran HAM ? Apakah prosedurnya tidak baik ? Apakah pemilu saat ini kacau ? Entahlah, ga ngertiiiiiiiii

    • kispjogja berkata:

      terimakasih mba atas partisipasinya’
      ini menjadi evaluasi pemilu 2019 agar tidak terjadi di pemilu selanjutnya. surat suara yang tidak tersedia di pemilu selanjutnya dapat di antisipasi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.