Talkshow: Tantangan Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020

Dalam rangka menyongsong Pemilihan kepala daerah 2020 Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Cabang Yogyakarta bekerjasama dengan Komite Independen Sadar Pemilu (KISP), dan Laboratorium Ilmu Pemerintahan UMY (LAB IP UMY) menyelenggarakan diskusi dengan tema “Tantangan Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020” bertempat di Gedung DPD RI wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Diskusi ini didasari pada beberapa catatan masalah mengenai Pilkada secara langsung yang sering dihadapi dalam Pilkada langsung.

Catatan Pertama, netralitas Aparatur Sipil Negara, aparat keamanan, dan stakeholder terkait. Aparat yang seharusnya menjadi penetrak pilkada sering kali tergoda untuk ikut berpolitik. Dan biasanya keberpihakan ASN dalam menunggu calon petahan kerap terjadi dalam Pilkada. Selanjutnya pembiayaan partai juga dibebankan kepada kader partai yang sedang menjabat. Hal ini dapat membuat pejabat eksekutif harus menutupi biaya tinggu pasca terpilih atau transaksi saat memperoleh “tiket”.

Catatan Kedua, persoalan biaya politik yang sangat mahal. biaya besar yang dikeluarkan para pasangan calon bupati/walikota dikhawatirkan berpotensi negatif pada saat memimpin nanti, yaitu cenderung berusaha mengembalikan “modal biaya kampanye” apabila pasangan calon tersebut menang dalam pilkada.Tingginya biaya politik ini biasanya untuk memenuhi kebutuhan logistik, biaya transportasi tim sukses, biaya komunikasi, biaya kampanye, dll. Dan belum lagi proses untuk mendaftarkan diri ke partai politik kerap terjadi proses transaksi biaya politik/ atau biasa disebut mahar politik kepada partai.

Catatan Ketiga terkait fenomena Money Politic atau politik uang. Strategi instan ini kerap dipake para calon kepala daerah untuk membeli suara publik, melalui politik uang adalah penyakit demokrasi. Kebiasan buruk dengan melakukan transaksi ini menjadikan terbentuknya budaya transaksional, ini menjadi faktor penyebab merebaknya korupsi di negeri ini.

Catatan Keempat. Merebaknya politik identitas yang menguat di masyarakat, setelah mencuatnya kejadian Pilkada DKI isu politik identitas masih terus bergulir, dan isu ini juga berdampak pada pemilu 2019. Jika politik identitas terus terjadi di Pilkada mendatang, maka bisa merapuhkan konstruksi berbangsa dan bernegara. Selanjutnya tantangan demokrasi ini menjadi berat yaitu mengembalikan kepercayaan publik pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang melibatkan komisioner KPU RI. berdampak pada kepercayaan publik menjadi menurun melihat kualitas demokrasi yang makin buruk.

Diskusi ini mengundang Komisi Pemilihan Umum DIY, Badan Pengawas Pemilu DIY, Dosen Ilmu Pemerintahan UMY bertujuan untuk mencari alternatif bagaimana membuat pemilihan kepala daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi lebih baik dan menghasilkan sebuah kepemimpinan yang berkualitas dengan memperbaiki proses pemilihan yang baik, Independen, Transparan. Serta diskusi ini untuk menghidupkan kembali kajian-kajian terkait politik dan sebagai kontrol kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan urusan politik.

Diskusi ini sebagai ranah konsolidasi bagi semua stakeholder baik penyelenggara pemilu, NGO, Masyarakat sipil, serta rekan-rekan mahasiswa dalam ikut serta memantau berjalannya pemilukada di DIY. Bentuk kerjasama ini juga sebagai rangkaian KISP dalam memberikan pendidikan politik yang bernilai bagi masyarakat.

Follow and Visit Us
Share it
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter
INSTAGRAM
GOOGLE

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.